Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Kembali Singgung Komitmen Gerindra dalam Koalisi

Kompas.com - 19/06/2023, 12:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menyinggung soal komitmen politik Partai Gerindra jelang Pilpres 2024.

Sebagai informasi, kedua partai politik sudah meneken kerja sama sejak Agustus 2022 dan menandatangani piagam deklarasi koalisi.

Salah satu poin dalam deklarasi itu adalah, calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang akan diusung koalisi bakal ditentukan bersama oleh masing-masing ketua umum, yakni Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto.

Baca juga: PKB Terbuka jika PAN Ingin Masuk Koalisi KIR

"PKB tetap konsisten dan percaya Partai Gerindra akan terus menjaga dukungan dan komitmen kebersamaan ini sampai Pemilu 2024," ujar Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori, kepada wartawan di sela rapat pleno DPP partai pada Senin (19/6/2023).

"Tetap menjaga kebersamaan dengan saling menghargai. Ini yang menjadi keputusan rapat tadi. Sekali lagi, PKB tetap percaya dan yakin Gerindra tetap menjaga hubungan dengan saling menghargai sesama parpol," jelasnya.

Yusuf mengaku, komunikasi dengan Gerindra tetap berjalan. Menurutnya, deklarasi capres-cawapres usungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tersebut tidak akan lama lagi.

Ia menegaskan, PKB tetap teguh pada hasil Muktamar Bali 2019 yang menyatakan Muhaimin harus maju sebagai capres atau cawapres pada Pemilu 2024.

Sejauh ini, KKIR memang belum mendeklarasikan capres-cawapres mereka. Prabowo ada di posisi terkuat sebagai kandidat bakal capres menilik elektabilitasnya yang moncer menurut hasil survei berbagai lembaga baru-baru ini.

Baca juga: Soal Partai yang Bakal Gabung KKIR, PKB: Sejauh Ini Golkar Serius dan Intens

Sementara elektabilitas Muhaimin untuk kursi RI 2 tak begitu mentereng. Pada saat yang sama, isu kedekatan Gerindra dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) mencuat.

Golkar sejauh ini bersikukuh agar ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, bisa ikut kontestasi. Sementara itu, PAN sejauh ini kerap meng-endorse nama Menteri BUMN Erick Thohir, sebagai cawapres jika membentuk koalisi.

Baca juga: Teka-teki Cawapres Prabowo, Koalisi Gerindra-PKB Tunggu PDI-P Tunjuk Pendamping Ganjar

Yusuf mengungkapkan, PKB belum membahas opsi alternatif seandainya Golkar dan PAN jadi bergabung ke dalam koalisi yang terbangun bersama Gerindra dan Muhaimin tak terpilih sebagai capres maupun cawapres.

"Kita tidak ada bahasan sampai ke situ," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com