Syahrul Yasin Limpo Dipanggil KPK, Nasdem: Kami Anggap Beliau Kerja dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Dedy Ramanta menganggap bahwa kadernya, Syahrul Yasin Limpo, bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Ia meminta Syahrul tak segan menghadiri pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami menanggap Pak Syahrul Yasin Limpo bekerja dengan baik, punya reputasi yang baik. Kita pilih beliau karena punya reputasi itu," ujar Dedy, Jumat (16/6/2023).

"Dari aspek partai, tentu saja kami prihatin kalau andaikan itu (kasus korupsi) benar. Tapi kami optimistis bahwa apa yang terjadi sekarang, dalam hal ini, Partai Nasdem menduga tidak ada problem yang serius. Kami meminta Pak Syahrul Yasin Limpo juga untuk datang di KPK," ucap dia.

Baca juga: Lagi di India, Mentan Syahrul Yasin Limpo Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasdem menganggap biasa pemanggilan Syahrul oleh KPK berkaitan dengan kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya itu.

Dedy menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, KPK berhak memanggil siapa saja warga negara yang dianggap mengetahui peristiwa pidana itu.

Ia menegaskan bahwa penyelidikan kasus rasuah memang ranah KPK. Nasdem mengaku terbuka agar KPK melaksanakan pekerjaan sesuai ranahnya

"Nasdem kemarin kan dihibahkan di kabinet Jokowi bekerja total untuk mem-back up pemerintahan Jokowi," ujar dia.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Minta Publik Tak Buru-Buru Simpulkan Kasus yang Dibidik KPK di Kementan

"Kemudian ketika tata laksana pemerintahan itu terjadi hal yang mungkin diduga atau dianggap atau ditemukan hal yang tidak sesuai, saya kira hal itu memang murni ranah hukum. Dikerjakan saja," imbuh Dedy.

Ia mengatakan, Syahrul tidak akan pergi atau menghindari pemanggilan lembaga antirasuah itu selama jadwal pemanggilan tidak berbenturan dengan agenda kenegaraan.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Meski demikian, lembaga antirasuah belum mengungkap obyek penyelidikan tersebut.

KPK tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut informasi mengenai kasus di Kementan karena dikhawatirkan akan membahayakan penyelidikan.

Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan dari puluhan orang termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di Kementan.

KPK juga sudah memiliki bahan keterangan sebagai calon barang bukti,” kata Ali.

KPK kemudian menjadwalkan permintaan keterangan dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo besok, Jumat (16/5/2023).

"Iya segera diundang untuk permintaan keterangan,” tutur Ali.