Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendekatan PDI-P ke Demokrat Berpotensi Goyahkan Koalisi Perubahan, Pencapresan Anies Terancam

Kompas.com - 12/06/2023, 17:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpendapat, pendekatan PDI Perjuangan ke Partai Demokrat berpeluang menggoyahkan keutuhan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Apalagi, situasi ini terjadi ketika suhu politik antara Demokrat dan Partai Nasdem memanas beberapa waktu belakangan.

“Pendekatan PDI-P terhadap Demokrat ini berpeluang menggoyahkan soliditas Koalisi Perubahan,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (12/6/2023).

Baca juga: PKS Tak Khawatir Demokrat Berbalik Arah Setelah AHY Bertemu Puan

Umam mengungkit soal “serangan” Nasdem terhadap Demokrat baru-baru ini imbas tidak sejalannya dua partai politik tersebut terkait waktu deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan.

Menurut Umam, sambutan baik Demokrat terhadap PDI-P bisa jadi sebagai buntut dari eskalasi politik antara partai bintang mercy itu dengan Nasdem.

Demokrat sangat mungkin melakukan evaluasi terhadap Koalisi Peruabahan dan elektabilitas Anies yang terus menurun. Bersamaan dengan itu, tak menutup kemungkinan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu membangun kerja sama dengan PDI-P.

Baca juga: SBY: Yang Saya Tahu, AHY Merespons Ajakan Mbak Puan untuk Bincang-bincang

Jika hal tersebut terjadi, maka, Koalisi Perubahan terancam bubar, demikian pula dengan rencana pencapresan Anies Baswedan.

“Selain tiket pencapresan Anies akan hilang, juga narasi perubahan yang ia usung akan melemah,” ujar Umam.

Oleh karenanya, menurut Umam, Anies sebagai bakal capres yang telah diberi mandat koalisinya untuk memilih bakal cawapresnya harus bergerak cepat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disarankan untuk mengajak anggota Koalisi Perubahan, Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) duduk bersama menguatkan kerja sama.

Bersamaan dengan itu, Anies dan tiga partai pendukungnya dapat segera mengkalkulasikan nama-nama yang potensial menjadi cawapres, diukur dari berbagai indikator, mulai dari indikator elektoral, ideologi, logistik, kerentanan, jaringan partai, hingga jaringan non-partai yang dimiliki.

“Jika Anies tidak gerak cepat, ia bisa kehilangan momentum untuk mewujudkan koalisi perubahan berlayar,” kata Umam.

“Sebab, asumsi dasar Koalisi Perubahan yang meyakini bahwa Demokrat hanya punya pilihan Anies dan tidak akan kemana-mana, per hari ini tampaknya tidak lagi relevan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

 

Sebagaimana diketahui, hubungan Demokrat dan PDI-P tampak menghangat baru-baru ini. Kedekatan itu bermula dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut sosok Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan Puan-AHY, Sudirman Said: Meski Beda Pilihan, Akan Menyejukkan

Mulanya, gagasan tersebut ditolak oleh AHY. Meski mengaku menghormati usulan Puan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bilang, saat ini Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com