Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Iklan Sampah Politisi

Kompas.com - 12/06/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HIRUK pikuk kampanye politik sudah mulai terasa, setelah partai politik (parpol) menyerahkan daftar bakal calon legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat maupun daerah.

Meski sejumlah bakal caleg masih harap-harap cemas, menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apakah pemilihan legislatif 2024 masih menggunakan sistem proporsional terbuka atau beralih ke tertutup seperti zaman Orde Baru.

Terlepas dari itu, yang berlangsung saat ini, telah menjadi semacam arena “dagang” parpol dan para bakal caleg atau politisi, yang intensitasnya tentu akan semakin meningkat saat memasuki jadwal resmi kampanye yang ditetapkan KPU.

Segala cara bakal diupayakan agar parpol dan politisi menjadi laku. Namanya juga jualan, yang dipromosikan dan dipasarkan pastilah yang baik-baik.

Tak heran, yang kelihatan dari semua politisi adalah soal janji akan memenuhi harapan rakyat.

Wajar bila isi pesan dari baliho, spanduk, stiker, flayer dan alat peraga lainnya (baca: iklan politik) adalah slogan para politisi bahwa mereka paling peduli dan paling bisa menjembatani aspirasi rakyat.

Ada yang mempromosikan dirinya sebagai pejuang, ada yang mengecap dirinya sebagai orang cerdas, aspiratif, santun, bertanggung jawab, amanah, membawa kemajuan dan lainnya.

Perkara itu sesuai dengan rekam jejak mereka atau tidak, itu bukan menjadi soal, yang penting adalah bisa lebih dikenal dan meraih simpati pemilih.

Jika sebelumnya hari-hari besar sepi dengan ucapan selamat, sekarang ini setiap ada momentum apapun muncul ucapan selamat dari para politisi.

Sayangnya, realitas politik dalam mekanisme demokrasi elektoral semacam ini, yang memang membutuhkan kemampuan mempersuasi pemilih ternyata belum dapat dikelola secara apik, baik oleh parpol maupun politisi atau caleg.

Meski ada yang memulai menggunakan cara-cara kreatif seperti yang saya ulas sebelumnya di kolom ini, dalam artikel berjudul “Politik Kreatif” di Era Disrupsi (Kompas.com, 6/6/2023).

Namun masih terlihat sebagian dari alat peraga maupun konten yang digunakan untuk kampanye, yang seharusnya ditujukan pada pemilih, ternyata banyak yang dibikin sekadar untuk memuaskan para politisinya sendiri.

Misalnya; pesan, foto atau gambar yang dirasa bagus menurut mereka (politisi), itulah yang dipasang dalam iklan, tak peduli apakah tampilan sesuai dan mampu mempersuasi pemilih atau tidak.

Beberapa, kalau tidak mau dikatakan semua iklan politik masih terjebak pada upaya peningkatan popularitas dengan pendekatan fisik (visual) semata ketimbang mempopulerkan ide dan gagasan.

Padahal ide dan gagasan adalah sesuatu yang substansi dan dampaknya dapat berkontribusi positif bagi pendidikan politik, turut mencerdaskan pemilih.

Bahkan beberapa di antaranya tanpa malu menumpang popularitas orang lain, seperti foto dan nama almarhum orangtuanya, tokoh, selebritis atau atlet terkenal, yang tak berkaitan dengan isu pemilu.

Artinya iklan politik yang mestinya menjadi media komunikasi dan publikasi gagasan, pemikiran dan tujuan politik para politisi dengan calon konstituennya, menjadi miskin substansi.

Kenyataan semacam ini menunjukan belum banyak perubahan dari kampanye politik jelang pemilu pada waktu-waktu sebelumnya. Realitas politik yang sebenarnya turut merepresentasikan kapasitas dari politisi yang ada di panggung politik saat ini.

Mempertegas bahwa bagi banyak politisi gagasan atau rencana politik yang krusial bagi kepentingan rakyat masih belum menjadi agenda penting untuk diusung, yang penting adalah memoles tampilan diri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com