Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Kebijakan Jokowi soal Mobil Listrik, Anies: Jangan Sampai Subsidi Kepada yang Tidak Perlu

Kompas.com - 10/06/2023, 20:13 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan jangan sampai pemerintah memberikan subsidi kepada yang tidak memerlukan subsidi seperti pembeli mobil listrik.

Awalnya, Anies mengatakan subsidi mobil listrik tidak diperlukan karena permintaan sudah cukup tinggi yang tergambar dari pemesanan mobil listrik saat ini.

"Nah mobil listrik ini permintaannya sudah cukup tinggi. Indikasinya apa? Indikasinya mau beli aja antre lama. Kalau mau beli langsung ada kan berarti memang engga laku. Tapi kalau mau beli harus nunggu beberapa bulan berarti demand tinggi. Kalau demand tinggi maka buat apa dapat subsidi? Toh pasarnya sudah menyerap hasil produksi," ucap Anies saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga: PDI-P Rangkul Demokrat, Hasto: Toh Lamaran Anies Belum Turun

Itulah sebabnya dia menyebut subsidi mobil listrik yang saat ini digelontorkan pemerintah lebih tepat untuk membangun sarana kendaraan umum.

Karena, menurut dia, kendaraan umum yang diberikan subsidi akan lebih tepat sasaran ketimbang harus memberikan subsidi kepada masyarakat yang mampu membeli mobil pribadi.

"Sedangkan untuk subsidi listrik itu dirasakannya oleh pabrik mobil listrik dan pembeli mobil listrik yang secara status ekonomi, ekonomi yang sangat kuat. Karena harga mobil listrik masih mahal," kata Anies.

"Jadi kita harus membuat namanya climate justice, keadilan yang terkait dengan isu lingkungan. Jangan sampai kita malah memberikan subsidi kepada yang tidak perlu subsidi," sambung dia.

Baca juga: JK Sebut Mobil Listrik di Indonesia Hanya Pindahkan Emisi dari Knalpot ke Cerobong PLTU

Anies berharap pemerintah bisa mengubah kebijakan menjadi subsidi kendaraan umum.

Karena tidak hanya Jakarta, kota-kota besar yang bertumbuh menjadi megapolitan pun harus memiliki sarana transportasi umum yang baik agar bisa memberikan mobilitas warga tanpa kemacetan akibat kendaraan pribadi.

"Itu sebabnya sejak awal saya bilang kalau subsidi untuk kendaraan listrik itu tidak tepat, yang tepat adalah subsidi untuk angkutan umum. Kalau itu kita kerjakan harapannya pengguna kendaraan umum akan bertambah," imbuh dia.

Baca juga: Poin-poin Kritik Anies untuk Pemerintahan Jokowi: Dari Subsidi Mobil Listrik hingga Pembangunan Jalan

Kritik terkait mobil listrik bukan kali pertama dilayangkan Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pernah melontarkan hal yang sama pada awal Mei 2023.

"Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata dia.

Sebab, menurut Anies, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sedangkan mobil memuat orang sedikit," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com