Pameran GTTGN 2023 Cetak Transaksi Rp 2,1 Miliar dalam 4 Hari

KOMPAS.com – Pameran teknologi pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (GTTGN) 2023 berhasil mencetak transaksi hingga Rp 2,1 miliar dalam empat hari. 

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Ivanovich Agusta.

Adapun rangkaian kegiatan GTTGN ke-24 itu dilaksanakan sejak Kamis (1/6/2023) sampai Minggu (11/6/2023) di Kota Lampung. Sementara, pameran teknologi tepat guna secara khusus digelar pada Rabu (7/6/2023) sampai Sabtu (3/6/2023).

“Sepanjang empat hari itu, transaksi di pameran mencapai Rp 2.126.225.000. Artinya, rata-rata penjualan produk lebih dari Rp 500 juta per hari,” jelas Ivan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga: Kemendesa PDTT Bakal Fasilitasi Proses Paten 21 Teknologi Tepat Guna

Ia mengungkapkan, transaksi khusus penjualan teknologi tepat guna (TTG) mencapai Rp 1,35 miliar. Padahal, harga produk yang dipamerkan hanya senilai Rp 599 juta.

“Artinya, lebih banyak teknologi tepat guna yang dipesan pengunjung untuk dikirimkan usai acara ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ivan menjelaskan bahwa pameran tersebut tidak hanya diisi teknologi tepat guna, tetapi juga berisi komoditas unggulan dari desa-desa di seluruh Indonesia.

Untuk transaksi komoditas di luar teknologi, kata dia, mencapai Rp 775,7 juta.

Baca juga: Festival Lestari Digelar, Buka Peluang Investasi Komoditas Kabupaten Sigi

Untuk diketahui, GTTGN diinisiasi oleh mantan Presiden Republik Indonesia (RI) BJ Habibie pada 1999 untuk meluaskan ekosistem teknologi dari desa ke dalam Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) ke seluruh nusantara.

Untuk mengoptimalkan upaya itu, Habibie melombakan TTG dalam GTTG secara bertingkat, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kemudian, TTG terbaik dipamerkan dalam GTTGN.

Pada 2015, pengelolaan GTTG jatuh kepada Kemendesa PDTT hingga saat ini. 

Baca juga: Pembiayaan Kendaraan Listrik Masih Tunggu Pembangunan Ekosistem

Pada 2021, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menambah komponen ekosistem TTG ke dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama dengan kebijakan yang berkembang revolusioner hingga sekarang.

Pria yang akrab disapa Gus Halim itu juga menambahkan komponen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melengkapi piranti inovasi dari desa pada 2022. 

Kehadiran HAKI merupakan bentuk dukungan Kemendesa PDTT untuk memberikan paten dan hak cipta kepada seluruh pemenang lomba dan peserta pameran GTTGN.