Dua Tantangan bagi Anies Tingkatkan Elektabilitasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, Anies Baswedan punya dua tantangan untuk meningkatkan elektabilitasnya sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Pertama, menarik konstituen Prabowo Subianto yang kecewa karena Ketua Umum Partai Gerindra itu bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Modal awal pemilih Anies Baswedan berasal dari sebagian para pemilih Prabowo di Pemilu 2019,” ujar Bawono pada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Koalisi Perubahan Dinilai Telat Panas, Tak Langsung Serang Jokowi Begitu Deklarasi Anies Capres

Kedua, memengaruhi pendukung Jokowi. Alasannya, menurut Bawono, beberapa basis pendukung Jokowi saat ini tertarik untuk memberikan suaranya untuk Prabowo.

“Karena itu untuk bisa mencegah penurunan elektabilitas jauh lebih tajam maka mau tidak mau Anies harus mampu merebut simpati para pemilih Presiden Jokowi di pemilu yang lalu,” papar dia.

Berdasarkan survei Indikator Politik akhir Mei 2023, elektabilitas Anies sebagai bacapres berada di angka 18,9 persen. Jumlah itu menurun 2,9 persen dibandingkan survei yang sama awal Mei 2023.

Sementara itu, tingkat elektoral Prabowo berada di angka 38 persen, disusul Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan raihan 34,2 persen.

Bawono menuturkan bahwa turunnya elektabilitas Anies bukan karena belum adanya bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang dipilihnya.

Namun, ia mengatakan bahwa hasil itu terjadi karena belum optimalnya dukungan tiga partai politik (parpol) pengusung Anies yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Konstituen dari Partai Demokrat yang menjatuhkan pilihan capres terhadap Anies Baswedan masih sekitar 40 persen saja,” kata dia.

Baca juga: Elektabilitas Anies Turun Disebut Bukan Akibat Belum Deklarasi Bakal Cawapres

Turunnya elektabilitas Anies memicu sikap Partai Demokrat yang mendesak agar penentuan bacawapres segera dilakukan Juni ini.

Namun, PKS dan Nasdem tak sepakat. Kedua parpol itu tetap memberikan keleluasaan pada Anies untuk menentukan sendiri kapan momentum deklarasi bersama bacawapresnya.

Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Willy Aditya menyatakan bahwa paling lambat deklarasi akan dilakukan 16 Juli 2023.