Wapres Ma'ruf Amin Nilai Sudah Waktunya Indonesia Beralih ke Listrik Berbasis Nuklir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpandangan bahwa Indonesia sudah semestinya mengembangkan listrik bertenaga nuklir.

Wacana ini mencuat ketika Ma'ruf menerima audiensi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Dalam konteks ini pandangan Bapak Nono Sampono dengan pandangan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sama, intinya adalah bahwa Indonesia memang sudah seharusnya masuk ke listrik berbasis nuklir," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dikutip dari keterangan video.

Masduki menjelaskan, dalam pertemuan dengan Ma'ruf, Nono melaporkan bahwa ia baru pulang dari Rusia untuk membahas perkembangan nuklir sebagai bisnis, terutama listrik berbasis nuklir.

Baca juga: Pesan Wapres ke Timnas Sebelum Lawan Messi dkk: Jangan Terlalu Banyak Kalahnya

Masduki menuturkan, Ma'ruf dan Nono sama-sama berpandangan bahwa listrik berbasis nuklir memiliki manfaat dan efisiensi yang lebih besar dan biaya yang lebih murah.

Ia mengatakan, hasil survei juga sudah menunjukkan bahwa ada beberapa daerah yang dapat dijadikan lokasi pembangkit listrik bertenaga nuklir, antara lain di Gunung Muria, Jawa Tengah; Bangka Belitung; dan Kalimantan Barat.

Namun, ia mengakui bahwa masih ada dua masalah yang menghambat implementasi listrik bertenaga nuklir di Indonesia.

"Pertama, bagaimana keamanannya, dalam konteks keamanan juga sudah didiskusikan bahwa secara teknologi saat ini listrik berbasis nuklir itu sudah cukup aman bisa dijaga dengan baik," kata Masduki.

Baca juga: Wapres: 14 dari 100 Angkatan Kerja Pemuda Tidak Terserap Pasar Kerja

Masalah kedua adalah penerimaan masayrakat. Menurut dia, perlu ada penjelasan kepada publik bahwa sudah saatnya Indonesia beralih ke listrik berbasis nuklir.

Ia pun menyebutkan bahwa sudah banyak negara maju yang kini menggunakan listrik bertenaga nuklir.

"Tapi sekali lagi ini masih merupakan satu hal yang perlu dikaji lebih mendalam ke depan terutama yang terkait dengan bagaimana supaya masyarakat menerima persoalan ini," kata Masduki.