Kritik Jokowi, Puskapol UI: Dalih Cawe-cawe Pilpres untuk "Bangsa dan Negara" Alasan Klise

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menyinggung adanya problem serius dari kualitas politikus dalam negeri, merujuk pada pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengaku tak akan netral pada Pilpres 2024 dan akan cawe-cawe.

Sikap campur tangan kepala negara dalam urusan elektoral di mana ia tak menjadi salah satu kandidatnya dinilai menunjukkan rendahnya etika dan sikap kenegarawanan.

Dalih Jokowi bahwa campur tangannya ini untuk kepentingan "bangsa dan negara" dianggap tak memadai untuk membenarkan tindakannya.

"Itu sebuah alasan klise yang sering digunakan politisi," kata Direktur Puskapol UI, Hurriyah, kepada Kompas.com pada Kamis (1/6/2023).

Baca juga: JK Dukung Jokowi Cawe-cawe untuk Jaga Demokrasi dan Pastikan Pemilu Berjalan Jurdil

"Meskipun keberpihakan presiden tidak dilarang dalam undang-undang atau peraturan lain yang berlaku, tetapi apa-apa yang tak diatur oleh hukum, masuk ke dalam wilayah ethics. Kita jadi tahu kualitas moral seseorang dari cara mereka memperlakukan ethics," kata dia.

Sikap ini berbahaya karena pada diri seorang presiden melekat berbagai hak, wewenang, sumber daya, serta fasilitas negara yang seharusnya tidak dipakai untuk kepentingan kubu tertentu.

Sementara itu, Jokowi sudah beberapa kali diindikasikan menyimpang dalam hal ini. Ambil contoh, Jokowi secara terang-terangan mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, minus ketua umum partai politik poros oposisi.

Jokowi juga pernah mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sesama kader PDI-P, satu pesawat kepresidenan terbang ke Solo. Hal itu terjadi setelah Ganjar diumumkan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh PDI-P.

Kesibukan Jokowi intervensi urusan Pilpres 2024 juga dinilai wajar jika ditafsirkan negatif, bahwa prioritas di akhir rezim saat ini bukan menunaikan janji-janji elektoral yang belum terpenuhi.

"Tetapi mengamankan kepentingan elektoral dan melanggengkan dan ekspansi kekuasaan di tengah pembatasan waktu kepemimpinan," kata dia.