Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Nilai Presiden Harus Netral dalam Pemilu 2024

Kompas.com - 29/05/2023, 07:26 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 menunjukkan bahwa 90,3 persen responden menilai Presiden harus bersikap netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Kemudian, 7,6 persen responden menjawab biasa saja saat ditanyakan seberapa penting bagi presiden untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Dikutip dari Kompas.id, Senin (29/5/2023), hanya 1,9 persen responden yang menjawab tidak tahu saat ditanya perihal kenetralan Presiden tersebut.

Dari hasil survei yang sama, separuh responden (50,5 persen) yang menilai Presiden sudah besikap netral. Sedangkan 45,4 persen responden lainnya menganggap Presiden belum bersikap netral.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Meningkatnya Ketergantungan Publik atas Capres Pilihan Jokowi

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara wawancara melalui telepon pada 9-11 Mei 2023.

Sebanyak 506 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Litbang Kompas/DDA/RGA Survei Litbang Kompas: Seberapa Penting Netralitas Presiden di Pemilu 2024

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Perempuan Inginkan Capres Latar Belakang Militer dan Kepala Daerah

Sikap dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang dianggap penting dalam kontestasi 2024 mendatang.

Dalam survei Litbang Kompas periode Mei 2023 yang diluncurkan sebelumnya, Presiden Jokowi memang tergambar memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik ke depannya.

Terbukti, 16 persen responden mengaku akan memilih sosok yang didukung oleh Jokowi.

Sementara itu, 53 persen responden mengaku akan mempertimbangkan tokoh yang didukung Jokowi. Dengan kata lain, akan meilihat rekam jejak tokoh yang didukung tersebut.

Sebaliknya, hampir sepertiga responden cenderung menolak siapa pun sosok yang didukung Jokowi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi memang kerap memberikan sinyal dan kode terkait pemimpin ke depannya.

Sebagai contoh, Jokowi pernah menyebut tentang pemimpin ke depan yang berambut putih dalam acara pertemuan para sukarelawan.

Mantan Wali Kota Solo itu juga pernah menyebut jatah pemimpin ke depan kemungkinan milik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo di acara ulang tahun Partai Perindo.

“Di mata responden, aktivitas dan komunikasi politik presiden ini dikhawatirkan akan mengganggu kenetralannya. Hal ini terekam dalam jajak pendapat Kompas yang memperlihatkan seperlima responden menilai kehadiran atau keterlibatan Presiden dalam kampanye politik pihak tertentu juga menjadi bentuk ketidaknetralan yang harus dihindari,” tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo Sosok Kandidat Capres Paling Populer

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com