JK: Jalan di Lampung Rusak Jadi Viral, di Sisi Lain Kita Bangga Bangun Jalan Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan pembangunan jalan tol yang masif dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyebut banyak akses jalan gratis yang rusak, tetapi pemerintah berbangga diri telah membangun ribuan kilometer jalan berbayar atau jalan tol.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan jalan tol," ucap JK dalam pidato HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Pesan JK Ke Anies: Rebut Kekuasaan Lewat Demokrasi untuk Kemajuan

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," kata dia.

Minimnya pembangunan dan perbaikan jalan gratis di pemerintah di era Jokowi memunculkan anggapan hanya orang mampu yang bisa lewat jalanan mulus.

"Tapi jalan rakyat, untuk petani, pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ucap JK.

JK mengatakan, dia turut bertanggungjawab atas kebijakan tersebut karena menjadi Wakil Presiden Jokowi pada periode pertama.

Namun, kesalahan tersebut tak bisa dibiarkan begitu saja.

JK berharap siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin negeri bisa mengubah kebijakan yang dinilai tidak berkeadilan tersebut.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Setahun, Terbesar Sepanjang Sejarah Sejak Merdeka

"Tapi jangan lihat sesuatu dengan apa yang dilihat orang, lihat apa yang dirasakan oleh rakyat bangsa ini. Petani tidak bisa bayar tol jalannya lubang-lubang, itu prinsip keadilan siapapun nanti yang terpilih harus mengubah ini," imbuh dia.

JK menambahkan, saat ini sebenarnya bisa dilakukan perbaikan karena dia percaya Menteri PUPR Basuki Hadimuljo adalah orang yang mumpuni memperbaiki jalan gratis untuk rakyat.

Namun, kata JK, pemerintahan saat ini lebih memilih untuk membuat kebijakan pembangunan jalan tol berbayar yang menghabiskan begitu banyak anggaran.

"Menteri PUPR orang hebat, tapi dana tentu tidak ada karena kita memilih proyek mahal-mahal dan manfaatnya tidak seperti yang kita mau," pungkas dia.