Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Rp 7,1 Miliar Indonesia untuk Vanuatu: Tenda Pengungsi, Velbed, dan Sweater Anak

Kompas.com - 08/05/2023, 23:23 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menggunakan dua pesawat Garuda Indonesia untuk mengirimkan bantuan kemanusian ke Vanuatu.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dua pesawat tersebut akan dibagi menjadi dua pengangkutan.

Pertama untuk mengangkut logistik bantuan, sedangkan kedua untuk mengantarkan kontingen Indonesia yang mengantarkan bantuan.

"Tim ini akan berangkat menggunakan dua pesawat, satu pesawat kargo murni membawa barang," kata Sharyanto di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Menko PMK Lepas Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI untuk Vanuatu Senilai Rp 7,12 Miliar

"Kemudian satu pesawat lagi membawa delegasi tim Indonesia, tadi juga sudah dijelaskan lengkap dari Kementerian Koordinator PMK, BNPB, BIN, Ketua Komisi 8, BPKP dan sebagainya," imbuh dia.

Suharyanto menjelaskan, pesawat akan diberangkatkan dari Seokarno-Hatta menuju Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah transit di Kupang untuk mengisi bahan bakar, pesawat kembali transit di Australia, tepatnya di Bandara Brisbane untuk mengisi bahan bakra kembali.

"Kemudian besok diperkirakan kita akan sampai sekitar pukul 10 di Bandara Port Vila di Vanuatu," ucap dia.

Baca juga: Maluku dan Vanuatu Diguncang Gempa Magnitudo 7, Ada Kaitannya?

Mendarat di Vanuatu, rombongan asal Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy akan menyerahkan bantuan secara langsung.

"Langsung diserahkan bantuan secara resmi, sebagai informasi tim ini akan diterima oleh perdana menteri Vanuatu dan Menlu Vanuatu," tutur Suharyanto.

"Nanti Bapak Menko akan secara resmi memberikan bantuan, tadi jumlah barang sudah dijelaskan. Kemudian ada tim dari Kementerian PUPR yang menugaskan Pembangunan Perumahan yang akan melihat kondisi VIP Bandara Port Vila Vanuatu karena mengalami kerusakan akibat angin siklon tadi," imbuh dia.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan untuk Vanuatu senilai Rp 7,12 miliar.

Muhadjir mengatakan, pemberian bantuan kemanusiaan tersebut sebagai bentuk diplomasi dengan Vanuatu.

"Kami laporkan bantuan kemanusiaan yakni bantuan inkind senilai Rp 7.123.600.000 terdiri dari tenda pengungsian, tenda keluarga, generator, velbed, hygiene kits, sweater anak," ujar Muhadjir di tempat yang sama.

Muhadjir mengatakan, bantuan tersebut adalah bentuk bantuan Pemerintah RI atas bencana alam yang melanda Vanuatu pada Maret 2023.

Vanuatu dilanda gempa bumi dan juga siklon Judi dan Kevin yang berdampak pada warga dan kerusakan jaringan infratstruktur di daerah tersebut.

"Masifnya bencana siklon Judi dan Kevin ini mendorng pemerintah Vanuatu untuk menetapkan keadaan darurat dan meminta bantuan luar negeri termasuk Indonesia. Merespons hal tersebut, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan pada masyarakat Vanuatu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com