Tolak Jokowi yang Mau Bikin Bandara Baru di Buleleng, Megawati: Saya Protes Nomor Satu !

BALI, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menceritakan momen dirinya tak sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembangunan bandara di Buleleng, Bali.

Saat itu, Megawati mengaku menjadi pihak pertama yang akan menolak pembangunan bandara tersebut.

"Masa yang namanya dibegitukan orang asing kita mau terima hanya karena mau menjadikan Bali sebuah daerah pariwisata. Saya bilang sama Presiden, Bapak jangan macam-macam lho sama Bali, saya seperempat Bali,” kata Megawati saat menjadi pembicara dalam seminar konsep pembangunan Bali 100 tahun ke depan, di Badung, Bali, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Megawati Minta Pembangunan Bali 100 Tahun Ke Depan Tetap Mengedepankan Lahan Subur

“Ketika mau dibuat yang namanya bandara lagi di Buleleng, saya ngomong sama beliau, ndak, ini warga negara Bali saya bilang. Kalau Bapak mau bikin, saya akan protes nomor satu," tambah dia.

Megawati berpendapat, pembangunan bandara baru di Bali justru hanya menguntungkan masyarakat kelas menengah ke atas, bukan bagi masyarakat Bali.

Syukurlah, ucap Megawati, Presiden Jokowi akhirnya sepaham dengan pandangannya. Pembangunan bandara di Buleleng pun tak jadi dilakukan.

Baca juga: Gubernur Bali Pastikan Israel Tak Ikut Serta ANOC World Beach Games 2023

Megawati mengaku melakukan pendekatan komunikasi untuk menolak pembangunan bandara itu.

Tak hanya dengan Jokowi, Megawati mengaku juga berhadapan dengan empat menteri untuk meyakinkan penolakan terhadap pembangunan bandara.

“Betul, saya dihadapkan empat menteri untuk meyakinkan, saya bilang, no (pembangunan bandara). Itu yang saya bilang dari darah Bali Buleleng itu sekali bilang no, no, saya bilang enggak," ujarnya.

"Pak Jokowi bilang, 'Aduh, ibu kalau sudah punya mau'. Lagi mau saya bukan buat saya lho, buat rakyat Bali. Bayangkan kalau kalian hanya pikirkan, oh buat pariwisata,” cerita Megawati.

Megawati beralasan tidak ingin Bali berubah seperti Hawaii dari sisi budaya dan kearifan lokal.

Menurutnya, di Hawaii, seluruhnya hanya bersifat komersil dan menguntungkan pihak tertentu saja.

“Datangkan orang berjuta-juta, ini saya bilang kalau mau jadi Gubernur (Bali) seperti itu, saya bilang ndak. Pikir deh," pungkas Ketum PDI-P itu.