Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puan: Negara Harus Bisa Jamin Perlindungan Nakes yang Sedang Bertugas

Kompas.com - 29/04/2023, 14:25 WIB
Rindu Pradipta Hestya,
Sheila Respati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berencana menggelar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan (nakes) ketika sedang berdinas. Puan menjelaskan, keputusan ini dibuat menyusul masih banyaknya insiden kekerasan kepada nakes yang yang sering dianggap biasa karena tidak ada perlindungan hukum.

Baca juga: Puan Maharani: Walau Sudah Tahun Politik, Indonesia Harus Tetap Bersatu dan Adem Ayem

DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan keamanan dan kesejahteraan nakes dalam pembahasan RUU Kesehatan. Tujuannya, agar peraturan ini dapat menjadi jaminan perlindungan dari negara bagi nakes agar bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa khawatir,” kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/4/2023).

Lebih lanjut, Puan menambahkan bahwa perlindungan hukum sangat penting bagi nakes. Terlebih, nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan sehingga layak mendapat perlindungan hukum yang baik.

“Jangan sampai kekerasan yang dialami Nakes dianggap hal yang biasa saja karena tidak ada perlindungan hukum. Saya sangat berharap kita semua dapat menjaga keamanan dan memberi perlindungan kepada seluruh nakes saat sedang menjalankan tugasnya,” tambah Puan.

Baca juga: Soal Evakuasi WNI di Sudan, Puan: Keselamatan WNI Harus Jadi Prioritas

Secara khusus, Puan pun menyoroti banyaknya nakes yang mendapatkan kekerasan fisik dan mental saat sedang bertugas melayani kesehatan masyarakat. Seperti yang terjadi di Lampung Barat, Lampung, ketika dokter jaga di puskesmas mendapat kekerasan fisik dari pasien dan keluarganya karena obat diberikan yang dianggap tidak manjur.

“Selain mengancam keselamatan, kekerasan di tempat kerja pada nakes juga dapat mengganggu mereka menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Untuk itu, DPR dan pemerintah akan berupaya memberi perlindungan hukum bagi nakes lewat aturan yang rigid,” ujar Puan.

Selain itu, Puan menambahkan bahwa kesejahteraan para nakes juga akan menjadi prioritas mengingat profesi yang dijalani Nakes bukan hal mudah. Oleh karena itu, Puan juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghargai profesi nakes.

Jika ada kekurangan atau kesalahpahaman kesalahpahaman yang dilakukan nakes,ia meminta masyarakat mendiskusikannya secara baik-baik.

Ketua DPR RI Puan Maharani. DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai. Percayalah, nakes akan berupaya semaksimal mungkin memberikan pertolongan kesehatan. Jika ada nakes yang dianggap kurang dalam bekerja, selesaikan permasalahan tanpa perlu ada kekerasan,” imbau Puan.

Puan pun memuji kinerja nakes yang tidak kenal lelah, salah satunya seperti saat pandemi Covid-19. Bahkan, para nakes rela mempertaruhkan nyawanya dengan berada di garis terdepan dan berjuang melawan virus demi kesehatan masyarakat.

“Sebagai garda terdepan, para makes selalu siap sedia dalam kondisi terburuk sekalipun, seperti saat pandemi kemarin. Teruslah memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan ketulusan hati seperti itu,” tambah Puan.

Baca juga: RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan, Puan: Sudah Dibahas Pimpinan DPR

Di sisi lain, Puan pun mengingatkan agar nakes memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sebab, nakes memang dituntut memberikan pengabdian terbaiknya.

“Tugas nakes itu sangat mulia. Tidak sedikit nakes yang harus terpisah jauh dari keluarga untuk bertugas membantu masyarakat, bahkan ada yang hingga ke pelosok negeri. Saya sangat mengapresiasi pengabdian seluruh nakes di Indonesia,” ucap Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com