Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Uno Menguat Jadi Cawapres Ganjar, PDI-P: Tunggu kerja Sama Politik Final

Kompas.com - 27/04/2023, 16:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini enggan memutuskan untuk mempertimbangkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

Sebab, menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, ada berbagai tahapan yang perlu dilalui sebelum memutuskan sosok cawapres. Salah satu tahapan itu adalah pembentukan kerja sama politik.

"Sekali lagi pengaitan tentang pengerucutan siapa yang nanti akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, nanti ada beberapa tahap-tahap setelah kerja sama partai politik ini difinalkan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Hasto pribadi menyambut positif banyaknya dukungan untuk Sandiaga sebagai bakal cawapres Ganjar.

Baca juga: PPP Belum Putuskan Sandiaga Uno Diajukan Jadi Cawapres Ganjar

Sandiaga, diakui Hasto, memang masuk dalam radar untuk menjadi cawapres Ganjar, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Ya jadi berbagai nama-nama yang muncul itu kan sesuatu yang positif untuk rakyat. Karena apapun ini adalah pemilu langsung oleh rakyat, sehingga rakyat harus dibiasakan juga dengan diskursus yang positif tentang nama-nama calon yang masuk" ujar Hasto.

Baca juga: Dari Lobi-lobi Koalisi, Kue Kekuasaan Mulai Diiris

Kendati demikian, Sandiaga dan tokoh-tokoh lain yang masuk dalam radar, haruslah yang lolos dalam "skrining" PDI-P.

Setelah diskrining, nama-nama tersebut akan diserahkan ke Megawati untuk diputuskan.

"Kami lakukan analisis terhadap aspek aspek historisnya , aspek komitmennya di dalam membangun desain bagi masa depan, kompetensinya, track record-nya. Kami lakukan analisis semua dari nama-nama yang muncul itu," kata Hasto.

Baca juga: Respons Sandiaga Uno Terkait Dukungan PPP untuk Ganjar di Pilpres

"Dan kami berikan sebagai masukan, karena itu bagian dari penugasan yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum," sambungnya.

Sebagai informasi, nama Sandiaga Uno menguat menjadi bakal cawapres Ganjar.

Baca juga: Proyeksi Peta Politik setelah PDI-P Usung Ganjar Pranowo: Akan Ada 2, 3, atau 4 Koalisi?

Kabar itu semakin santer setelah Sandi disebut cocok oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mendampingi Ganjar.

Mardiono mengatakan itu usai ditanya wartawan mengenai wacana duet Ganjar-Sandi.

Sementara itu, PDI-P juga bakal mengadakan pertemuan dengan PPP pasca partai kabah itu resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com