Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Pindah ke PPP, Sandiaga Uno: Keputusan Berat, Akan Shalat Istikharah

Kompas.com - 13/04/2023, 13:41 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, dirinya perlu waktu untuk mengambil keputusan soal kepindahannya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia mengaku perlu melakukan kontemplasi lebih dulu sebelum mengambil keputusan tersebut. Dia pun menyebut bakal mengambil keputusan setelah Lebaran 2023.

“Ini keputusan yang berat yang harus diambil. Saya akan shalat istikharah khusus pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan,” ujar Sandi dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (13/4/2023).

“Insya Allah habis Lebaran sudah ada keputusan finalnya,” ucap dia.

Baca juga: Dasco: Sandiaga Uno Sudah Pamit ke Prabowo

Sandi pun menyatakan terus mempertimbangkan masukan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait hal ini. Ia menuturkan sangat menghargai sikap dari Prabowo.

“Apa yang menjadi masukan dari beliau, pemikiran-pemikiran beliau menjadi masukan bagi saya untuk melangkah ke depan,” imbuh dia.

Diketahui, Sandi disebut kian dekat untuk menjadi kader PPP. Bahkan, ia dikabarkan telah mengambil keputusan dan sudah berpamitan dengan Prabowo.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Prabowo meminta Sandi untuk mempertimbangkan lagi keputusannya.

"Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Sandi, apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dipikirkan masak-masak," ucap Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Sandiaga Pamit Keluar dari Gerindra, Prabowo Minta Dipikirkan Lagi

Ditemui terpisah, Prabowo terus menyampaikan bahwa dia tak melarang kadernya yang memilih untuk hengkang dan bergabung dengan partai politik (parpol) lain.

"Asal memenuhi istilahnya persyaratan partai dan semua orang juga boleh pindah partai, enggak ada masalah," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

Nasional
Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com