Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Sekitar 1.500 Pejabat Lapor LHKPN Tanpa Surat Kuasa agar Tidak Bisa Dicek

Kompas.com - 13/04/2023, 11:26 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim bahwa terdapat sekitar 1.500 pejabat mengaburkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat ini.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, berujar bahwa pengaburan LHKPN ini dilakukan dengan berbagai modus. Namun, modus yang mendominasi adalah menyerahkan LHKPN tanpa surat kuasa.

"Ada sekitar 1.500 orang yang model begitu dan itu pejabat top semua," kata Pahala dalam talkshow Gaspol! Kompas.com pada Kamis (13/4/2023).

Baca juga: LHKPN Terbaru Kabid Dishub DKI yang Anak-Istrinya Hobi Flexing Belum Muncul di Situs KPK

Surat kuasa ini merupakan lampiran yang menjadi salah satu kelengkapan LHKPN. Surat kuasa tersebut memberikan kuasa kepada pimpinan KPK untuk memeriksa harta pejabat negara melalui lembaga keuangan bank.

"Ini niatnya, niat tidak benar," kata Pahala mengomentari para pejabat yang menyerahkan LHKPN tanpa surat kuasa.

Pahala bilang, masyarakat dapat mengetahui siapa saja pejabat yang melakukan modus seperti ini. Tandanya, dalam situs e-LHKPN KPK, LHKPN pejabat yang bersangkutan tidak lengkap karena tidak diumumkan hartanya.

"Namanya ada. Dia sudah menyampaikan tapi kita bilang tidak lengkap. Artinya, dia tidak menyampaikan surat kuasa," kata Pahala.

Baca juga: Memperlakukan LHKPN sebagai Peringatan Dini

"Kami sudah capek tagihnya, sudah menyurati lengkap, tolong sampaikan surat kuasa. Tapi kami mengerti, apa maksudnya dia tidak kasih surat kuasa, ya supaya tidak bisa dicek. Mengaburkan (harta)," lanjutnya.

Di samping itu, Pahala menyebutkan bahwa terdapat pejabat-pejabat yang memang tidak melaporkan harta kekayaan. Namun, menurutnya, jumlahnya kalah jauh dibanding pejabat-pejabat yang melaporkan harta kekayaan tanpa surat kuasa.

Selain itu, sejumlah pejabat juga disebut melaporkan harta kekayaan tidak secara benar. Beberapa orang membesar-besarkan harta kekayaannya secara tidak wajar, sebagian lain memperkecilnya hingga tak sedikit yang laporan harta kekayaannya justru minus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com