Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Kompas.com - 30/03/2023, 22:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku antara DPP dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah sepaham soal tim nasional (timnas) sepakbola Israel bertanding di Piala Dunia U-20.

Menurut Hasto, kini Gibran sudah sepaham dengan DPP PDI-P yang menolak timnas Israel bertanding di Indonesia.

"Sudah, sudah. Satu, enggak ada persoalan," kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Hasto menuturkan, DPP PDI-P sudah mengumpulkan seluruh kepala daerah PDI-P terkait sikap partai menolak timnas Israel.

Baca juga: Tak Menolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Gibran: Saya Itu Memposisikan Diri sebagai Tuan Rumah

Adapun Gibran juga termasuk kepala daerah yang dikumpulkan DPP PDI-P.

"Secara daring, seluruh kepala daerah dari PDI-P kami berikan penjelasan," ujarnya.

Dari penjelasan itu, Hasto menilai sudah tidak ada perbedaan antara DPP PDI-P dan Gibran dalam bersikap soal timnas Israel.

"Jadi, tidak ada perbedaan," imbuh Hasto.

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak menolak tim Israel di Piala Dunia U-20. Sikap tersebut berbeda dengan kader PDI-P lainnya. 

Gibran mengungkapkan alasannya tak menolak Timnas Israel karena posisinya sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Diketahui, Stadion Manahan Solo ditunjuk sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20, meski akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah.

"Saya itu memposisikan diri sebagai tuan rumah. Dan saya sudah ditugasi untuk jadi tuan rumah final. Makanya persiapannya kita benar-benar total. Enggak apa-apa, enggak apa-apa stadionnya masih bisa digunakan. Tenang aja," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Baca juga: PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Gibran mengatakan tidak tahu mengenai sanksi yang kemungkinan diberikan FIFA kepada Indonesia karena batal menjadi tuan rumah.

Menurut dia, yang mengetahui kemungkinan adanya sanksi tersebut adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

"Batal ya batal kan yowis (ya sudah). Mau bagaimana lagi. (Sanksi FIFA) enggak tahu. Nanti yang bisa mengabarkan itu Pak Ketua Umum PSSI. Tugasku hanya sebagai tuan rumah. Itu tok aja ya. Sanksi dan lain-lain saya enggak tahu," ungkap putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com