Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah selesai.

Rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana itu berakhir pukul 23.00 WIB, Rabu (29/3/2023).

Adapun rapat tersebut diadakan untuk mengklarifikasi transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rapat yang berlangsung hampir 8 jam itu dipenuhi banyak interupsi, dan adu argumentasi antara Mahfud dengan anggota Komisi III DPR RI.

Hingga akhirnya, pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta persetujuan untuk menutup rapat.

“Pak Menko, teman-teman, saya ambil alih, karena waktunya tinggal 5 menit, kita sudah tahu nih ujung dari yang disampaikan Pak Menko,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia lantas menuturkan bahwa rapat selanjutnya bakal diadakan setelah mengatur jadwal dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menkeu, sekaligus Pak Menko, dan PPATK,” sebut dia.

Para anggota Komisi III DPR pun menyetujui tawaran Sahroni.

“Pak Menko setuju ya?” tanya Sahroni.

“Setuju, setuju,” jawab Mahfud.

Diketahui dalam rapat kerja tersebut, Mahfud menyatakan adanya dugaan pencucian uang di Direktorat Bea dan Cukai senilai Rp 189 triliun.

Namun, ia mengklaim Sri Mulyani tidak mendapatkan data tersebut dari jajarannya.

Saat diselidiki oleh PPATK, lanjut Mahfud, pencucian uang itu terkait impor emas batangan yang kemudian diakui oleh oknum bea cukai sebagai impor emas murni.