Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-"endorse" Jokowi

Kompas.com - 26/03/2023, 15:51 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjabarkan hasil analisis pada intensi memilih Prabowo sebagai calon Presiden (capres) dan efek dari endorsement Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

Dalam paparannya, Burhanuddin menyebut elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden akhir-akhir ini mengalami kenaikan, imbas dari endorsement Jokowi. Padahal, tingkat elektabilitas Prabowo sebelum di-endorse Jokowi cenderung menurun.

Bentuk-bentuk endorsement yang dimaksud, menurut Burhanuddin, ialah saat Jokowi menyebutkan tahun 2024 merupakan jatah Prabowo sebagai presiden dan Prabowo seringkali terlihat bersama dengan Jokowi.

"Terus terang kita agak jarang mendapati pola elektabilitas atau dukungan yang menurun kemudian tiba-tiba meningkat. Ini kan elektabilitas Pak Prabowo setahun terkahir kemudian tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir," katanya pada paparan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Dua Surnas Terbaru", Minggu, (26/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Ia lantas menampilkan perbandingan hasil analisis survei pendukung Prabowo dan Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Menurut analisis tersebut, pada kalangan pemilih Jokowi sebagai capres 2019, dukungan terhadap Prabowo menjadi capres di pilpres 2024 meningkat sekitar 2 persen, dari 17 persen ke 19 persen.

Padahal, jika Prabowo tidak mendapatkan endorsement dari Jokowi, elektabilitas Prabowo akan terus menurun.

"Jadi kalau enggak ada endorse Jokowi tinggal nunggu waktu, habis (dukungannya). Jika kita bandingkan sebelum ada endorsement dan setelah ada endorsement itu kenaikannya 2 persen, efeknya cukup besar," terangnya.

Sementara itu, Burhanuddin juga memperlihatkan grafik elektabilitas Prabowo sebagai capres 2024 pada pendukungnya sendiri. Berdasarkan grafik tersebut, elektabilitas pendukung Prabowo menurun drastis sebelum ia mendapatkan endorsement dari Jokowi.

Baca juga: Soal Kemesraan Jokowi dan Prabowo-Ganjar, Ngabalin: Presiden Tak Endorse Siapa-siapa

"Untuk pemilih Prabowo 2019 itu efeknya gak jelas. Yang memilih Pak Prabowo (pada tahun) 2019 itu udah pada lari, bahkan sebelum Anies dicapreskan oleh Nasdem sebagai capres di bulan Oktober," tuturnya.

Mereka yang meninggalkan dukungan terhadap Prabowo, kata Burhanuddin, terutama ialah basis islamis.

Apalagi, setelah Prabowo tergabung dengan kursi pemerintahan.

"Makanya ketika Jokowi endorse Prabowo, efek terhadap pendukung Prabowo itu kecil karena pendukung Prabowo sendiri sudah lari, terutama setelah Prabowo tergabung dengan pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Budi Gunawan Endorse Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Kepala BIN Tahu Banyak Elite Akan Dukung, Termasuk Megawati

Survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9-16 Februari 2023 dan 12-18 Maret 2023.

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.200 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, di bulan Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com