Salin Artikel

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-"endorse" Jokowi

Dalam paparannya, Burhanuddin menyebut elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden akhir-akhir ini mengalami kenaikan, imbas dari endorsement Jokowi. Padahal, tingkat elektabilitas Prabowo sebelum di-endorse Jokowi cenderung menurun.

Bentuk-bentuk endorsement yang dimaksud, menurut Burhanuddin, ialah saat Jokowi menyebutkan tahun 2024 merupakan jatah Prabowo sebagai presiden dan Prabowo seringkali terlihat bersama dengan Jokowi.

"Terus terang kita agak jarang mendapati pola elektabilitas atau dukungan yang menurun kemudian tiba-tiba meningkat. Ini kan elektabilitas Pak Prabowo setahun terkahir kemudian tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir," katanya pada paparan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Dua Surnas Terbaru", Minggu, (26/3/2023).

Ia lantas menampilkan perbandingan hasil analisis survei pendukung Prabowo dan Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Menurut analisis tersebut, pada kalangan pemilih Jokowi sebagai capres 2019, dukungan terhadap Prabowo menjadi capres di pilpres 2024 meningkat sekitar 2 persen, dari 17 persen ke 19 persen.

Padahal, jika Prabowo tidak mendapatkan endorsement dari Jokowi, elektabilitas Prabowo akan terus menurun.

"Jadi kalau enggak ada endorse Jokowi tinggal nunggu waktu, habis (dukungannya). Jika kita bandingkan sebelum ada endorsement dan setelah ada endorsement itu kenaikannya 2 persen, efeknya cukup besar," terangnya.

Sementara itu, Burhanuddin juga memperlihatkan grafik elektabilitas Prabowo sebagai capres 2024 pada pendukungnya sendiri. Berdasarkan grafik tersebut, elektabilitas pendukung Prabowo menurun drastis sebelum ia mendapatkan endorsement dari Jokowi.

"Untuk pemilih Prabowo 2019 itu efeknya gak jelas. Yang memilih Pak Prabowo (pada tahun) 2019 itu udah pada lari, bahkan sebelum Anies dicapreskan oleh Nasdem sebagai capres di bulan Oktober," tuturnya.

Mereka yang meninggalkan dukungan terhadap Prabowo, kata Burhanuddin, terutama ialah basis islamis.

Apalagi, setelah Prabowo tergabung dengan kursi pemerintahan.

"Makanya ketika Jokowi endorse Prabowo, efek terhadap pendukung Prabowo itu kecil karena pendukung Prabowo sendiri sudah lari, terutama setelah Prabowo tergabung dengan pemerintah," ucapnya.

Survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9-16 Februari 2023 dan 12-18 Maret 2023.

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.200 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, di bulan Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/26/15511711/survei-indikator-politik-elektabilitas-prabowo-naik-2-persen-gara-gara-di

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke