Prima dan KPU Akui Tak Ada Mediasi, Jubir PN Jakpus: "No Comment"

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Zulkifli Atjo enggan mengomentasi bantahan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai mediasi yang termuat dalam putusan.

Diketahui, dalam salinan putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST gugatan Prima terhadap KPU terkait tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disebutkan bahwa hakim PN Jakpus sudah ditunjuk sebagai mediator antara Prima dan KPU. Namun, mediasi gagal.

"Mengenai hal ada mediasi tersebut saya no comment oleh apa yang tertuang dalam putusan tersebut," kata Zulkifli kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: KPU Anggap PN Jakpus Langgar Aturan karena Tak Mediasi Mereka dengan Prima

Zulkifli yang juga hakim PN Jakpus ini menjelaskan, putusan nomor 757 itu sepenuhnya tanggung jawab dan wilayah dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menurutnya, jika ada putusan yang dinilai tidak tepat oleh pihak-pihak yang berperkara maka semuanya dapat dituangkan dalam memori banding. Apalagi perkara ini tengah dalam proses hukum lanjutan di Pengadilan Tinggi.

"Tidak etis siapapun berkomentar atas suatu putusan yang dalam proses (banding), saya mengajak semua pihak untuk sama-sama kita bersabar menunggu putusan," kata Zulkifli.

"Sekali lagi saya katakan bahwa segala hal atas putusan tersebut yang dianggap tidak benar, segalanya dapat disampaikan melalui memori banding termasuk mediasi," ucapnya.

Baca juga: KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

Putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan perdata Prima untuk menunda pemilu rupanya menyisakan kejanggalan baru. Dalam salinan putusan disebutkan bahwa hakim PN Jakpus sudah ditunjuk sebagai mediator antara Prima dan KPU.

"Menimbang bahwa pengadilan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator," demikian tulis putusan itu.

"Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil."

Situasi ini janggal dan tidak masuk akal. Sebab, gugatan perdata ini saja diregistrasi ke PN Jakpus pada 8 Desember 2022 oleh Prima. Kejanggalan ini pun dikonfirmasi oleh KPU dan Prima selaku pihak yang berperkara.

Baca juga: Kejanggalan Baru Putusan Tunda Pemilu, PN Jakpus Mengaku Sudah Mediasi Prima-KPU padahal Belum

Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal menduga bahwa yang dimaksud Majelis Hakim PN Jakpus adalah mediasi antara Prima dan KPU ketika bersengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Keduanya memang pernah bersengketa di Bawaslu RI. Prima dinyatakan menang pada 4 November 2022 dan diberi kesempatan verifikasi ulang. Namun, dalam kesempatan verifikasi ulang, Prima kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi partai politik calon peserta pemilu.

Di PN Jakpus, KPU dinyatakan tidak sepenuhnya mematuhi putusan Bawaslu RI dalam memverifikasi ulang Prima.

"Itu mediasi di Bawaslu ceritanya. Menurut penilaian hakim, ini perkara antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Itu tidak akan mungkin ada mediasi dan perdamaian, menurut kesimpulan hakim. Jadi tidak akan mungkin ketemu," ujar Alif ketika dihubungi Kompas.com, Kamis siang.

Baca juga: Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Alif mengatakan, kesimpulan ini pula yang diduga membuat majelis hakim tidak mengadakan mediasi lagi di antara kedua belah pihak ketika perkara perdata ini diregistrasi. Majelis Hakim langsung menggelar persidangan perdata antara KPU dan Prima.

KPU RI juga mengonfirmasi hal serupa. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menyebut bahwa situasi ini tak selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dikutip pula oleh PN Jakpus dalam putusannya.

"Seolah-olah telah mengupayakan perdamaian dan ada laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022, padahal tidak pernah ada," kata Idham dalam keterangan tertulis pada Kamis pagi.

"Akibat dari terjadinya pelanggaran tanpa mediasi, pemeriksaan perkara cacat yuridis, serta harus ditetapkan putusan sela untuk dilakukan mediasi," kata dia.