Menyoal Bank Tanah

SEBELAS organisasi masyarakat sipil mengajukan uji formil dan materiil PP Bank Tanah. PP ini dinilai tak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja, bertentangan dengan UU Pokok Agraria dan rawan menciptakan persoalan agraria.

PP Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dikeluarkan sebagai perintah langsung pasal 135 UU Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.

Badan Bank Tanah yang dimaksud dalam PP ini adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

Pasal 2 PP No. 64 tahun 2021 menegaskan Bank Tanah diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.

Putusan MK dan Bank Tanah

Dalam poin keenam amar putusannya, MK menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka UU atau pasal/materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Bila dicermati, ternyata aturan tentang Bank Tanah adalah norma yang sama sekali baru diatur dalam Bab VIII UU Cipta Kerja terdiri dari pasal 125 sampai pasal 135.

Pasal-pasal ini sama sekali tidak mencabut ataupun mengubah aturan dalam UU manapun, baik UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria maupun UU terkait Sumber Daya Alam lainnya. Pengaturan bank tanah murni adalah aturan baru.

Dengan demikian, ketentuan mengenai Bank Tanah tidak termasuk dalam hal yang dimaksud dalam amar putusan MK.

Artinya ketentuan mengenai Bank Tanah bukanlah aturan yang harus direvisi atau diperbaiki karena merupakan pengaturan baru yang belum diatur oleh UU manapun.

Bagaimana halnya dengan amar putusan MK poin ketujuh yang menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan UU Cipta Kerja?

Memang Bank Tanah bisa digolongkan sebagai kebijakan yang bersifat strategis. Namun, menurut Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar, parameter menangguhkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas sepertinya tidak jelas.

Misalnya Bank Tanah, menurut Zainal, hal itu strategis. Apakah berarti Bank Tanah diberhentikan, padahal Peraturan Pemerintah (PP) menyatakan terus dilanjutkan.

"Itu enggak jelas,” kata Zainal. (Tirto.id, 27/11/2021).

Seharusnya mengacu pada putusan MK, sampai 25 November 2023 UU Cipta Kerja masih berlaku dan konstitusional. Namun Presiden telah pula mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pasal 185 Perppu menegaskan dengan berlakunya Perppu maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.