Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 58 Persen Perputaran Uang Ada di Jawa, 17.000 Pulau yang Lain Dapat Apa?

Kompas.com - 17/03/2023, 08:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Jokowi mengatakan, 58 persen produk domestik bruto (PDB) atau perputaran uang se-Indonesia berada di Pulau Jawa, padahal Indonesia memiliki setidaknya 17.000 pulau.

"Yang namanya PDB ekonomi, artinya ekonomi perputaran uang, itu 58 persen ada di Pulau Jawa. Terus, 17.000 pulau yang lain dapat apa?" kata Jokowi di acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar, Jumat (17/3/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Tidak hanya ekonomi, Jokowi mengatakan, 56 persen dari 280 juta penduduk Indonesia atau sekitar 150 juta orang juga tinggal di Pulau Jawa.

"Oleh sebab itu perlu ada pemerataan, bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," kata mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Jokowi Akan Hadiri Istigasah hingga Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Kalsel

Menurut Jokowi, banyaknya pembangunan infrastruktur di luar Jawa merupakan upaya pemerintah agar PDB tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan mewujudkan pemerataan.

Ia mengatakan, pemerataan yang membuat pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara yang sedang dibangun di provinsi Kalimantan Timur.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, memindahkan ibu kota sesungguhnya adalah gagasan lama sejak era Presiden Sukarno tetapi tak terealisasi.

"Sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai, insya Allah mungkin bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan ibu kota kita di Nusantara," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingin Bangun RS Sekelas Mount Elizabeth di IKN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com