Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Anggaran Negara Terlalu Banyak untuk Proyek Mercusuar, Tak Menyentuh "Wong Cilik"

Kompas.com - 14/03/2023, 15:31 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung pengelolaan keuangan negara yang dia nilai tidak berdampak banyak pada kehidupan masyarakat kecil.

Dia menilai, keuangan negara terlalu banyak digunakan untuk proyek mercusuar yang tidak menyentuh langsung ekonomi masyarakat secara luas.

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik," ujar AHY dalam pidato politik yang disampaikan di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Demokrat Klaim Anies-AHY Lebih Menjanjikan, Surya Paloh: Itu Subjektivitas-Objektivitas Satu Politisi

Menurut dia, kebijakan keuangan yang tak menyentuh masyarakat kecil sebagai bukti anggaran tidak dikelola dengan baik.

Anak sulung Presiden ke-6 RI ini juga menyinggung utang yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, selama delapan tahun terakhir, utang negara meningkat 3 kali lipat.

"Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah, dalam delapan tahun terakhir ini, angka kenaikan utang pemerintah tiga kali lipat," tutur Ahy.

Dia membacakan data yang disebut dari Kementerian Keuangan. Pada 2023, kata AHY, utang Indonesia mencapai Rp 7.733 triliun.

"Belum lagi utang BUMN yang semakin memburuk, sebesar Rp 1.640 triliun. Rasio utang dalam PDB semakin tinggi, lagi-lagi ada pihak yang beradilh bahwa rasio utang masih aman," ucap dia.

Baca juga: Menilik Cawapres Anies: AHY Pilihan Realistis, Khofifah Tak Bisa Diabaikan

Padahal, kata AHY, utang negara dibayar tak lain dari keringan masyarakat yang berjuang untuk membayar pajak.

"Bukan itu soalnya, ini kita kesulitan membayar utang karena kuangan negara juga sedang menghadapi tekanan. sejatinya rakyat jugalah yang akan menanggung utang, lewat pajak, betul!" tutur dia disambut sorakan kader Demokrat yang hadir di acara pidato politik tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com