Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Heran, Meski Ada KPK, Indeks Persepsi Korupsi Menurun

Kompas.com - 10/03/2023, 18:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku heran indeks persepsi korupsi di Indonesia semakin menurun pada era reformasi.

Padahal, menurut dia, bangsa ini sudah melahirkan lembaga pemberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada era tersebut.

"Semakin kita lahirkan gerakan antikorupsi, bahkan melahirkan lembaga extraordinary KPK, indeks korupsi kita bukan semakin berkurang. Bukan hanya indeksnya, tetapi kualitasnya semakin berkurang," kata Surya dalam pidatonya dalam acara Silatnas Badan Advokasi Hukum di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Baca juga: Surya Paloh Minta MK Pertimbangkan Masukan Masyarakat Atas Gugatan Sistem Pemilu

Oleh sebab itu, menurut dia, aspek yuridis formal tidak bisa menjadi satu-satunya jalan menyelesaikan masalah korupsi.

Ia menilai, ada hal yang lebih penting dibutuhkan bangsa, yakni pemimpin yang teladan.


"Keteladanan, bangsa ini haus akan keteladanan, negeri ini haus, butuh, menjerit. Tolonglah para pemimpin, para elite bangsa ini, tolong beri keteladanan. Kami lagi sakit, bangsa sedang menjerit," ucap Surya.

Ia pun menilai, pemimpin yang membiarkan persoalan hukum seolah tengah lupa diri.

Baca juga: Soal Jokowi Tunjukkan Keakraban dengan Prabowo dan Ganjar, Surya Paloh: Bagus Sajalah

Untuk itu, dia meminta pemimpin lebih mengutamakan penuntasan persoalan terkait hukum di negara ini.

"Enggak ada urusan berpikir strategis jangka panjang, negara 100 tahun ke depan. Karena semua terlibat 'Aku berpikir untuk hari ini'," kata Surya.

"Kalau ada yang kasih uang Rp 100.000 itu lebih bagus daripada kepentingan 100 atau 200 tahun yang akan datang," kata dia.

Catatan Kompas.com, berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) pada 2022 mengalami penurunan paling tajam dalam sepanjang sejarah, yakni 4 poin.

Baca juga: KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi


Sebelumnya, Indonesia mencatatkan skor 38 dan turun menjadi 34 pada 2022. Ini sekaligus menyamai skor pada 2014, ketika Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menjabat sebagai presiden.

Dengan penurunan ini, Indonesia terlempar ke peringkat 110 dari 180 negara, jauh di bawah sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com