Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kursi Kosong Menpora, Pengamat: Bisa Jadi Diberikan ke AHY

Kompas.com - 02/03/2023, 05:04 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang saat ini kosong, besar kemungkinan akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Prediksi tersebut, menurut dia, bisa terjadi jika Jokowi tidak memilih kader Golkar, partai asal Zainudin, yang mengisi kursi Menpora.

“Tapi posisi Menpora rasanya tetap dalam posisi Golkar. Atau saya menduga-duga ada kemungkinan juga, ini saya masih menggantung isu-isu sebelumnya, isu Menpora pernah ditawarkan Partai Demokrat sama Mas AHY,” ujar Ari dalam diskusi publik bertajuk "Maret: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres” di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Anies Sambangi Kantor Demokrat, Akan Rapat Bareng Majelis Tinggi dan Dialog dengan AHY

Dugaan tawaran kursi Menpora kepada AHY itu dilontarkan Ari lantaran Demokrat saat ini belum melakukan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam forum resmi.


Belum adanya deklarasi tersebut juga mengesankan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan yang "menggantung". Kondisi ini membuat peluang AHY mengisi kursi Menpora semakin terlihat.

Baca juga: Soal Pengganti Zainudin Amali di Menpora, Golkar: Yang Pasti Anak Muda yang Potensial

“Jadi ada kemungkinin posisi Menpora terisi Golkar, tetapi juga ada terbuka kemungkinan, karena memang posisi Demokrat menentukan posisi jadi tidaknya Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu apa betul terjadi. Jadi posisi Menpora bisa jadi diberikan Demokrat,” ujar dia.

“Akan jadi menarik, misalnya nanti reshuffle terhadap Menpora, kemudian bukan ditempati oleh posisi Golkar, tetapi kemudian akan dilepaskan oleh AHY,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com