Pengamat: Hukum Masih Jadi Alat Politik di Negeri Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Kamarudin mengatakan, hukum masih dijadikan alat politik di Indonesia.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam diskusi survei Media Survei Indonesia (Median) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

"Karena apa dalam konteks kita di negara dunia ketiga (Indonesia) ini, hukum masih tetap akan jadi alat politik," ujar Ujang.

Padahal, kata Ujang, demokrasi bisa dikatakan stabil apabila tiga faktor pendukung bisa berjalan dengan baik.

Baca juga: Mendagri Minta Program Stunting Tak Terpinggirkan di Tahun Politik

Adapun faktor pendukung itu yakni pertama, kesejahteraan masyarakat.

Kedua, faktor pendidikan dan yang ketiga merupakan faktor penegakan hukum.

"Makanya kita maju mundur karena tiga faktor ini tidak hadir di tengah-tengah kita," ujar Ujang.

Dia berani mengatakan hal tersebut karena sering kali dalam kontestasi politik beberapa kandidat dicari kesalahannya untuk diisukan melanggar hukum.

"Jadi bukan hanya soal suka tidak suka, bukan hanya soal dukungan, tetapi soal variabel lain seperti faktor x, misalkan dia ada persoalan hukum," ucap Ujang.

Dia mencontohkan kasus yang menjerat kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI Sylviana Murni yang berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Kemenko Polhukam: Belum Ada Aturan untuk Politik Identitas, Ini Bahaya Bagi Persatuan Bangsa

Saat maju menjadi kandidat, Sylvi berulang kali dipanggil pihak kepolisian karena isu korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

"Katakan AHY dengan Silvy, Sylviana Murni itu dituduh habis-habisan korupsi, korupsi dana masjid oleh kepolisian, sampai hari ini enggak ada faktanya," ujar dia.

"Sampai saat ini Sylviana Murni jadi anggota DPD enggak ada yang terbukti," kata Ujang.