Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Program Stunting Tak Terpinggirkan di Tahun Politik

Kompas.com - 28/02/2023, 16:37 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta penanganan stunting di setiap daerah tidak terpinggirkan di tahun politik.

Sebab, biasanya konsentrasi para politisi dan kepala daerah yang sebagian besar merupakan kader partai politik (parpol) maupun diusung parpol masing-masing justru terfokus pada pertarungan politik dengan pemenangan pemilu.

Di sisi lain, lambatnya penanganan stunting akan menjadi beban negara saat Indonesia mengalami bonus demografi dengan usia penduduk muda lebih mendominasi.

"Kita tidak ingin adanya tahun politik, terjadinya power struggle. Pertarungan politik ini kemudian menegasikan atau meminggirkan program-program penting untuk bangsa atau untuk rakyat termasuk stunting," kata Tito saat ditemui di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Wapres Sebut Guru Ngaji Harus Dilibatkan untuk Sosialisasikan Stunting

Atas dasar itu, Tito Karnavian mengusulkan agar penanganan stunting di tiap daerah dapat dievaluasi secara rutin.

Menurutnya, usul itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Program evaluasi yang dilaksanakan secara rutin ini sama seperti program evaluasi penanganan inflasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

"Seperti penanggulangan inflasi kan tiap minggu kita rapat, mungkin (stunting) kita rapat evaluasi tiap tiga bulan," kata Tito Karnavian.

Baca juga: Tekan Angka Stunting, Menkes: Daripada Beli Rokok, Mending Beli Telor

Nantinya, kata Tito, pemerintah pusat mengumumkan daerah-daerah mana saja yang berhasil membuat program pencegahan dan penurunan stunting, sehingga menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Daerah yang berhasil ini akan mendapatkan "imbalan" berupa insentif dari pemerintah pusat.

"Daerah-daerah mana yang berhasil menangani stunting dengan segala terobosannya, diberikan dana insentif. Budgetnya ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk daerah berprestasi," ujar Tito.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum berhasil, akan disosialisasikan pentingnya penanganan dan pencegahan stunting.

Baca juga: Curhat Ibu dengan Balita Stunting, Anak Susah Makan dan Kurang Asupan Lemak

Lebih lanjut, Tito Karnavian mengatakan, stunting merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk saling berkompetisi.

Sukses atau tidaknya kepala daerah menangani stunting akan menjadi preseden bagi masyarakat di sekitarnya yang turut mempengaruhi elektabilitas.

"(Sukses atau tidaknya penanganan stunting suatu daerah) menunjukkan bapak ibu kepala daerah layak dipilih lagi atau tidak. Karena penilaian itu sangat berpengaruh pada elektabilitas," kata Tito.

"Mudah-mudahan dengan iklim kompetitif itu masalah stunting tidak tertinggalkan," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 adalah sebesar 24,4 persen.

Namun, pada tahun 2022, terdapat penurunan prevalensi stunting menjadi 21,6 persen.

Angka tersebut diharapkan terus turun, sehingga bisa mencapai target sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Baca juga: Menkes: Bapak-bapak, ketimbang Beli Rokok, Mending Beli Telur untuk Anak Cegah Stunting...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com