Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Jokowi Urusi Koalisi, Demokrat: Kepala Negara Seharusnya di Atas Semua

Kompas.com - 27/02/2023, 17:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memberikan dukungan atau endorsement ke koalisi-koalisi partai politik tertentu.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Jokowi sebagai kepala negara semestinya dapat berdiri bersama semua kelompok.

"Beliau selaku kepala negara seharusnya berdiri bersama semua, berada di atas semua. Jadi, beliau tidak pas kalau endorse-endorse koalisi tertentu," kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (27/2/2023).

Baca juga: Jokowi di Workshop PAN: Singgung Dekati Ganjar hingga Jangan Salah Pilih Koalisi

Hal ini disampaikan Herzaky merespons pernyataan Jokowi agar Partai Amanat Nasional (PAN) berhati-hati dalam memilih koalisi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Herzaky, pernyataan Jokowi itu bisa dianggap mengintervensi partai politik bila ia masuk lebih jauh ke ranah wewenang partai politik yang diatur konstitusi.

Misalnya, dengan menyatakan dukungan kepada koalisi tertentu atau meminta partai politik untuk tidak masuk ke dalam koalisi tertentu.

"Malah lebih baik buat demokrasi dan lebih menyejukkan untuk iklim politik kita daripada beliau mendorong-dorong atau endorse satu-dua capres," ujar Herzaky.

Baca juga: Soal Jokowi Wanti-wanti Terkait Koalisi, Pengamat: Tanda Semua Belum Permanen

Lebih lanjut, Herzaky menegaskan bahwa Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mempunyai modal cukup untuk mengikuti Pilpres 2024.

"Dengan dukungan dan dorongan masyarakat Indonesia, kami meyakini bisa memenangkan konstestasi Pilpres 2024 untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan yang diharapkan rakyat," kata dia.


Sebelumnya, Jokowi mengingatkan PAN agar jangan sampai salah memilih koalisi saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Minggu (26/2/2023) kemarin.

Jokowi menyatakan, kerja sama dan berkoalisi harus memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, bukan untuk memecah belah.

"Kerja sama itu penting. Koalisi itu penting. Jangan salah memilih koalisi. Yang paling penting perkuat kerja sama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga dan kesatuan kita tetap terjaga," kata Jokowi, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com