Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pergantian Panglima TNI Dikaitkan dengan Pemilu, Pengamat: Kita Harus "Move On" dari Orde Baru

Kompas.com - 25/02/2023, 21:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mestinya tidak mengganggu stabilitas politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia, kondisi saat ini berbeda dengan situasi Orde Baru di mana militer punya andil dalam pemenangan pemilu.

"Kita harus move on dari kondisi masa Orde Baru, di mana militer saat itu selain berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator, juga punya andil signifikan dalam pemenangan Golkar di pemilu (saat itu)," ujar Khairul saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (25/2/2023).

Baca juga: Tak Masalah Pensiun Panglima TNI dan KSAD Mepet Kampanye, PKS: Tak Perlu Undur Masa Pensiun, apalagi Pemilu

Dia melanjutkan, saat ini Indonesia sudah 25 tahun berada di masa reformasi.

Sehingga narasi-narasi yang mengundang persepsi maupun bertendensi pada upaya menarik-narik TNI untuk cawe-cawe pada agenda politik praktis dan bukan politik negara adalah narasi usang.

"Dan mestinya tak lagi cukup relevan," tutur Khairul.

Oleh karenanya dia menyarankan agar kelak pengisian jabatan Panglima TNI dan KASAd dilakukan dengan lebih bijaksana dan berwawasan jauh ke depan.

"Kepentingan-kepentingan sektoral dan politik jangan sampai mengorbankan kebutuhan membangun TNI yang tangguh, profesional dan berintegritas, dengan lebih mengutamakan pertimbangan-pertimbangan di luar aspek merit sistem, profesionalisme dan regenerasi," tambah dia.

Baca juga: Dikaitkan dengan Pemilu, Pergantian Panglima TNI dan KSAD Dinilai Pantik Persepsi Negatif

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebut pergantian Yudo dan Dudung idealnya terjadi tiga bulan sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dimulai.

Menurut Andi, waktu ideal pergantian tersebut berkaitan erat dengan operasi pengamanan tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023.

“Tidak ideal karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye Pemilu sudah terjadi, sudah dilakukan," ujar Andi dalam acara forum komunikasi di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

"Ya idealnya pergantiannya tiga bulan sebelum kampanye Pemilu mulai karena kemudian harus terlibat dalam operasi pengamanan,” sambung Andi.

Baca juga: Pengamat Heran Pergantian Panglima TNI dan KSAD Dikaitkan dengan Pemilu

Sebagai informasi, seorang perwira tinggi TNI akan purnabakti ketika menginjak usia 58 tahun.

Yudo akan purnatugas dari kedinasan militer tepat pada berusia 58 tahun pada 26 November 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com