Jokowi Wanti-wanti Kepala Otorita IKN soal Ganti Rugi Lahan: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanggapi keluhan warga soal harga ganti rugi lahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) yang jauh di bawah harga pasar.

Presiden menegaskan dia sudah menyampaikan kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono agar proses ganti rugi tidak merugikan masyarakat.

"Kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang, bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan," ujar Jokowi di Sepaku, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Jokowi: Target 17 Agustus 2024, Upacara Bendera di IKN

Oleh karenanya, Jokowi menegaskan ada sejumlah opsi yang akan diberikan kepada masyarakat.

Antara lain ganti untung dan relokasi dengan pemberian ganti lahan yang lain. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa dirugikan.

"Baik ganti untung, atau juga relokasi diberikan lahan yang lain. Saya kira ada beberapa opsi, pilihan lain sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan," tambahnya.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk yang Meragukan IKN: Saya Sampaikan Optimisme, Pembangunan IKN Sudah Dimulai

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Bumi Harapan di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Ronggo Warsito belum menerima nilai ganti rugi lahannya yang ditawarkan pemerintah melalui tim appraisal (penilai) sebesar Rp 180.000 per meter persegi.

Kebun sawit milik Ronggo seluas tiga hektar masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.

Tim penilai sudah melakukan pengukuran. Hanya, harga per meter yang ditawarkan diprotes Ronggo.

"Kalau harga segitu saya tidak mau jual. Saya protes harganya belum sepakat," ungkap Ronggo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Jokowi: 36 Rumah Menteri di IKN Diharapkan Selesai Dibangun Juni 2024

Ronggo baru akan melepas lahannya jika dihargai Rp 2-3 juta per meter persegi. Tawaran ini, kata Ronggo, mengikuti harga lonjakan tanah di sekitaran IKN dan arahan Presiden Joko Widodo bahwa lahan warga harus diganti untung.

Ronggo mengatakan harga yang diberikan tim penilai terlalu kecil. Tak sebanding dengan lonjakan harga tanah di sekitaran IKN berkisar Rp Rp 2-3 juta per meter persegi.

"Terlalu rendah (harga). Masalahnya kita rugi dari situ. Kita beli lagi (lahan) engga dapat. Makanya Pak Presiden bilang ganti untung, bukan ganti rugi," ucap Ronggo.

Sepengetahuan Ronggo, sebanyak 170 warga pemilik lahan masuk KIPP IKN sebagian besar masih menolak harga ganti rugi.

Baca juga: Jokowi: Hutan di IKN Nanti Tak Hanya Berisi Pohon Eukaliptus

Baru sekitar 32 warga yang sudah setuju harga dan telah menerima uang ganti rugi.

"Kisaran harga yang ditawarkan berbeda sesuai legalitas tanah. Yang bersertifikat harga tertinggi Rp 225.0000 permeter. Sementara, yang segel ada yang Rp 160.000 sampai Rp 180.000," kata dia.

Harga itu membuat sebagian pemilik lahan masih menolak melepas lahannya. Gelombang protes makin meluas. Warga yang memiliki tanah di tepi jalan yang masuk KIPP IKN rata-rata protes harga ganti rugi yang diberikan tim penilai.