Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Ungkap Hoaks soal KTP Kerap Marak Jelang Pemilu, Minta Warga Tak Terpengaruh

Kompas.com - 23/02/2023, 16:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh tak menampik skenario-skenario hoaks terkait KTP kerap bermunculan jelang penyelenggaraan pemilu.

Zudan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan hoaks seperti itu sebab Pemilu 2024 sudah ada di depan mata.

"Itu tanda-tanda pemilu sudah dekat," kata dia berseloroh saat webinar pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Kamis (23/2/2023).

Menurut dia, skenario-skenario semacam ini adalah bagian dari upaya-upaya sebagian kalangan tak bertanggung jawab yang ingin memperkeruh suasana jelang pemilu.

Baca juga: Ramai soal Chip E-KTP Tidak Terdeteksi Sistem dan Diindikasikan Palsu, Kemendagri: Banyak Faktor, Harus Dicek

Salah satu skenario yang kerap dimunculkan adalah skenario tercecernya blanko KTP di tempat umum. Zudan mengungkapkan bahwa skenario ini langganan jelang pemilu.

Ia mengeklaim, selama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil selama 8 tahun dan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendataan pemilih, selama itu pula sudah 3 kali skenario blanko KTP tercecer muncul.


"Ada 3 (kali) blanko KTP dicecerkan: diletakkan di tengah sawah, di pojokan kantor dekat tempat sampah, blanko KTP baru dikarungin ditaruh di pnggir jalan. Itu bukan tercecer tapi memang ditaruh," ungkap Zudan.

"Ini ada suasana-suasana yang mau dikondisikan seperti itu," ia menambahkan.

Baca juga: KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

Skenario lain yang melibatkan KTP jelang pemilu adalah skenario seolah-olah pemerintah mencetak KTP khusus untuk warga negara asing (WNA) dalam jumlah besar, seakan-akan memberi kesempatan bagi WNA memberikan suaranya pada pemilu.

Zudan menyinggung sebuah video hoaks yang menampilkan seseorang Tionghoa menunjukkan kepemilikan 3 KTP sekaligus. .

"Video hoaks itu sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2017 dan diputar terus, dibagikan ulang terus," kata Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com