Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ajak Masyarakat Papua Awasi Dana Otsus, Anggota DPR: Jangan Sampai Ada Raja-raja Kecil di Provinsi

Kompas.com - 23/02/2023, 12:43 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Yan Permenas Mandenas mengajak masyarakat Papua berperan aktif mengawasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus).

"Saya harap masyarakat turut mengawasi dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua,” ungkapnya saat mengunjungi Pulau Kurudu, Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Selasa (21/2/2023).

Yan menyebutkan, partisipasi masyarakat penting untuk mendukung implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2023.

“Khusus pada 2023, dananya cukup besar dan langsung diberikan kepada bupati dan wali kota di Papua,” sebutnya dalam siaran pers, Kamis (23/2/2023).

Oleh karenanya, kata Yan, masyarakat Papua wajib ikut serta dalam proses pengawasan dana Otsus agar tidak disalahgunakan para pejabat.

Baca juga: Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

“Saya selaku ketua tim yang memimpin delegasi ke Papua memaksakan anggaran itu supaya jangan sampai ada raja-raja kecil di provinsi, tetapi bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat di daerah,” katanya.

Yan menjelaskan, pada 2023, DPR RI telah berupaya memberikan tambahan dana otsus cukup besar kepada pemerintah kabupaten/kota di Papua.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, dana otsus tersebut akan lebih difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan.

Dia berharap, dengan adanya alokasi dana otsus tersebut, masyarakat daerah bisa mendapatkan kebijakan dari pemerintah daerah (pemda) untuk membantu pendidikan dan kesehatan.

“Itu paling utama karena itu isyarat dari pemerintah pusat bahwa tujuan otsus adalah membantu dan membangun kesejahteraan masyarakat, termasuk Papua,” harap legislator asal Papua itu.

Baca juga: Pansus RUU Otsus Papua Klaim Ada Sejumlah Terobosan Tata Kelola Anggaran di Dalam RUU Baru

Pada kesempatan itu, Yan juga memberikan bantuan kepada masyarakat Pulau Kurudu, di antaranya ponsel untuk menunjang komunikasi, tas sekolah, seragam sekolah, hingga seragam tim sepak bola.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com