Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Tak Mau Lagi Masuk Jadi "Pasien" IMF

Kompas.com - 17/02/2023, 21:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia tidak ingin kembali menjadi 'pasien' dari Dana Moneter Internasional (IMF). Presiden pun menyebutkan, saat ini sudah ada 47 negara yang menjadi 'pasien' IMF.

Presiden mengatakan, jumlah itu meningkat dibandingkan pada 2022, yang mana baru ada 16 negara.

"Tadi Bapak Ketua Umum (PPP) sudah menyampaikan bahwa yang masuk pasien IMF itu 16 negara. Itu tahun kemarin, Bapak Ketua. Saya baru saja mendapatkan informasi, yang terakhir yang masuk menjadi pasien IMF itu sudah 47 negara," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada puncak harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada Jumat (17/2/2023) sebagaimana dipantau dari siaran YouTube Kompas TV.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, IMF Sebut 70 Negara Diprediksi Resesi Tahun Ini

Jokowi melanjutkan, Indonesia pun pernah menjadi 'pasien' IMF saat mengalami krisis ekonomi pada 1997-1998. Sehingga, dia berpesan agar situasi ekonomi saat ini benar-benar dijaga agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jangan sampai situasi ekonomi yang baik terganggu gara-gara perhelatan pemilu tahun depan, pilkada tahun depan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kita tidak mau masuk lagi menjadi pasien IMF," tegasnya.

Presiden lantas menjelaskan, perekonomian Indonesia sudah tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022.

Besaran pertumbuhan itu mencatatkan Indonesia dalam dua besar pertumbuhan ekonomi teratas di kalangan negara-negara G20.

"Yang dulunya kita kalah dengan China, kalah dengan negara-negara Korea, Jepang, sekarang ini kita lebih baik dari mereka, lebih baik dari Tiongkok, lebih baik dari Amerika, lebih baik dari Uni Eropa. Ini yang patut kita syukuri," ungkap Jokowi.

Baca juga: Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Jokowi: Badainya Sudah Datang

Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan agar semua pihak menjaga kondusifitas, stabilitas politik dan keamanan. Tujuannya supaya kehidupan masyarakat juga tidak terganggu oleh dampak perhelatan Pemilu 2024.

"Jadi saya wanti-wanti kepada kita semua, agar kita terus menjaga kondusifitas, keamanan dan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terganggu," tutur Jokowi.

"Sehingga kehidupan rakyat juga tidak terganggu karena perhelatan politik yang ingin kita lakukan di 2024," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com