Hadiri Forum Bali Process Australia, Yasonna Laoly: Indonesia Perangi Perdagangan Manusia di Perbatasan

KOMPAS.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan manusia. Salah satu caranya dilakukan dengan kolaborasi bersama dunia usaha.

"Indonesia memerangi perdagangan manusia dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan kepatuhan terhadap rezim internasional yang berlaku," tutur Yasonna, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (10/2/2023).

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memimpin delegasi Indonesia dalam forum Bali Process di Adelaide, Australia, Jumat.

Ia menjelaskan, Indonesia berkomitmen menerapkan acknowledge, act, and advance (AAA) hasil rekomendasi dari Government and Business Forum (GABF).

"Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian global, mulai dari perlambatan ekonomi, inflasi yang meninggi, hingga potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok sumber daya," tuturnya.

Baca juga: RI Darurat Perdagangan Manusia, Puan Minta Pemerintah Telusuri Sistem Rekrut Online

Menurutnya, resources yang semakin langka kini dimanfaatkan beberapa pihak demi kepentingan kelompok dan keuntungan sesaat melalui celah-celah yang ada. Sementara itu, kebutuhan manusia semakin meningkat.

“Celah pelanggaran hukum yang berpotensi tinggi untuk dilanggar adalah kawasan perbatasan yang rawan bagi terjadinya penyelundupan manusia,” jelasnya.

Yasonna memaparkan, perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan dan mudah disusupi atau terjadi people smuggling (penyelundupan manusia), perdagangan orang, dan kejahatan transnasional lainnya.

Pada sesi Future Collaboration, Yasonna mengusulkan peningkatan kerja sama bidang teknologi digital dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia.

Dia juga mengatakan, dibutuhkan penelitian dan kampanye bersama tentang tren dan praktik bisnis agar bermanfaat dalam pelibatan GABF dengan khalayak yang lebih luas.

Baca juga: Menlu Retno Pimpin Pertemuan di Perancis, Perkuat Kerja Sama Atasi Perdagangan Manusia

Pada sesi Plenary I tentang teknologi, Yasonna menyampaikan empat langkah yang perlu disikapi anggota forum Bali Process, yaitu meningkatkan kerja sama dalam penguatan hukum, menajamkan kerja sama pengawasan perbatasan, meningkatkan pemanfaatan platform teknologi, serta melakukan penelitian, menyusun pedoman, dan pelatihan untuk responden pertama di perbatasan.

Dia mengatakan, Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi.

“Namun demikian, komitmen kami tersebut tidak akan menuai hasil optimal tanpa kerja sama serta dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sektor swasta atau bisnis,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, untuk mengimplementasikan visi tersebut, pihaknya memerlukan sinergitas dan peningkatan kolaborasi semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik itu publik, privat, bahkan individual.

Baca juga: Yasonna Sebut Pemerintah Siap Kerja Sama Perjanjian Ekstradisi dengan Republik Ceko

Pada sesi Plenary II Bali Process yang berfokus pada masa depan, Yasonna menyampaikan tiga usulan.