Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Kompas.com - 03/02/2023, 09:38 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa aspek kesehatan harus segera disediakan, terutama untuk ribuan pekerja yang akan membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Oleh karena itu, kata dia, penyiapan fasilitas kesehatan (faskes) di IKN harus mendapat dukungan serius, mulai dari tenaga kesehatan (nakes), klinik maupun faskes lainnya.

“Harus ada dukungan yang benar-benar serius mulai saat ini. (mulai dari persiapan) nakes, termasuk fasilitas yang dibutuhkan, baik dari klinik di sektor swasta, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit daerah harus dioptimalkan,” ujar Emanuel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/2/2023).

Ia berharap, ketersediaan faskes bisa melayani dan menjamin kesehatan semua pekerja yang sedang datang untuk membangun IKN.

Baca juga: Otorita: Lebih dari 100 Orang Tertarik Jadi Investor di IKN

Pernyataan tersebut Emanuel sampaikan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (2/2/2023).

Seperti diketahui, aspek kesehatan memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan IKN.

Apalagi, kata Emanuel, banyak ribuan pekerja yang datang di IKN sehingga dibutuhkan nakes yang memadai.

“Kalau puskesmas di sini baru ada satu dan satu dokter, sekarang tentu butuh lebih dari itu. Juga rumah sakit daerah yang ada di sekitar IKN dengan tipe B, tipe C, atau tipe D, bahkan tipe A, itu semua harus dan butuh cadangan untuk bisa membantu pelayanan di sektor kesehatan di IKN saat ini dan ke depan agar berjalan optimal,” tuturnya.

Baca juga: Kerek Jumlah Dokter Indonesia, Ini 4 Rekomendasi buat Kemendikbud dan Kemenkes

Emanuel menyampaikan bahwa sesuai dengan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dukungan terhadap sumber daya manusia (SDM) kesehatan di kota, kabupaten, dan provinsi sekitar IKN akan didukung secara penuh.

Dengan begitu, beban kedatangan orang dengan berbagai konsekuensi kesehatan bisa ditangani secara baik oleh nakes yang memadai.

Emanuel mengungkapkan bahwa pihaknya juga berharap komitmen dari seluruh mitra kerja kesehatan dan jajaran pemerintah daerah (pemda), untuk dapat mempercepat pembangunan kesehatan di IKN.

“Mudah-mudahan percepatan pembangunan (kesehatan) di IKN bisa berjalan dengan baik,” imbuh Emanuel.

Baca juga: Akses ke IKN Dilengkapi Tol Bawah Laut, Jadi yang Pertama di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada penyiapan infrastruktur di IKN.

Kemenkes, kata dia, juga terus berupaya meningkatkan mutu layanan dan kualitas SDM kesehatan di wilayah penyangga.

“Bukan hanya membangun rumah sakit (RS) dari sisi pelayanan rujukan, tetapi juga membangun puskesmas (di tingkat pertama) untuk penguatan promotif dan preventifnya,” jelas Kunta.

Di samping itu, lanjut dia, Kemenkes juga akan memperkuat surveilans pencegahan penyakit dan laboratorium kesehatan.

Baca juga: Kemenkes: Total Ada 3 Kasus Kraken di Indonesia, Semua Bergejala Ringan

Sebagaimana diketahui, Kemenkes melakukan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di lima puskesmas yang saat ini berada di wilayah penyangga IKN melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 atau 2023.

Selain puskesmas, terdapat dua RS yang berlokasi paling dekat dengan wilayah otorita IKN, yakni RS Sepaku dan RS Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dua rumah sakit ini tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga para pekerja di kawasan IKN.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com