Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Dideklarasikan Sebentar Lagi

Kompas.com - 31/01/2023, 17:20 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, Koalisi Perubahan akan dideklarasikan oleh tiga ketua umum partai sebentar lagi.

Adapun Koalisi Perubahan diisi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiganya telah sepakat untuk mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Tentu kita masih akan menunggu kapan deklarasi resmi ketiga partai yang ditandatangani oleh masing-masing ketua umum partai akan dilakukan, yang pasti jawabannya tidak akan lama lagi, kita tunggu saja," ujar Syahrial dalam rekaman videonya, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Syahrial menjelaskan, setiap hari tim kecil dari masing-masing partai terus melakukan komunikasi yang sangat intens terkait pembentukan koalisi ini.

Menurutnya, setiap pertemuan tim kecil Nasdem-Demokrat-PKS membuat Koalisi Perubahan terus mengalami progres dan kemajuan yang sangat berarti.

"Dan kepada masyarakat Indonesia, marilah kita mulai terus merapatkan barisan. Karena dari sejak awal pembentukan koalisi ini membutuhkan waktu, membutuhkan pemikiran tenaga, dan berbagai macam energi hingga Koalisi Perubahan ini bisa dibentuk," tuturnya.

Kemudian, Syahrial mengungkit banyaknya pihak yang ingin agar Koalisi Perubahan gagal terbentuk.

Dia menyebut mereka hanya memohon pertolongan kepada Allah SWT atas adanya upaya penggagalan Koalisi Perubahan.

"Mari kita menuju 2024 dengan perubahan dan perbaikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkeadilan sejahtera, dan tentu saja bermartabat," kata Syahrial.

Baca juga: PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Sebelumnya, PKS akhirnya memutuskan mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024, bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Sikap itu disampaikan secara resmi oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, usai bertemu dengan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri di Istanbul, Turki, pada Sabtu (28/1/2023).

Pertemuan yang dilakukan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan perwakilan Anies di Tim Kecil Penjajakan Koalisi Perubahan, Sudirman Said tersebut dihelat setelah Demokrat secara resmi menyampaikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

“PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Kendati telah menyatakan dukungannya kepada Anies, namun sikap resmi PKS secara organisatoris baru akan disampaikan kepada publik saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS pada 24 Februari mendatang.

Namun demikian, menurut Sohibul, pernyataan itu bisa saja disampaikan lebih cepat setelah Salim Segaf dan Ahmad Syaikhu tiba di Tanah Air pada 3 Februari 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Sudirman menyatakan, dengan dukungan PKS saat ini, Anies telah memenuhi syarat minimum ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR.

"Kami semua berbesar hati, karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah (PT) yang cukup,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com