Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Nyatakan Video Soal Gibran Rakabuming Ditangkap Hoaks

Kompas.com - 24/01/2023, 20:08 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, video yang menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ditangkap terkait dugaan korupsi penyertaan modal hoaks.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, video tersebut beredar di media sosial Youtube.

Video itu mengutip sebagian pernyataan pimpinan dan Juru Bicara KPK. Pembuat konten tersebut juga menggunakan latar video berupa kegiatan KPK.

“KPK memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat terkait penangkapan pelaku korupsi pada penyertaan modal yang menyebut keterlibatan salah satu kepala daerah adalah tidak benar atau hoaks,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).

Baca juga: Gibran Rakabuming, Anak Bawang yang Naik Kelas Menuju Pilkada 2024

Ali menuturkan, pembuat video itu membangun narasi yang tidak benar dengan merangkai beberapa informasi. Konten ini beredar di sejumlah media online.

Dalam sejumlah tangkapan layar yang dihimpun KPK, video itu tampak berdurasi 65 menit dengan judul Akal Bulus Terendus, Permainan Jokowi dan Gibran, KPK Temukan Bukti yang Lebih Jelas dan Otentik.

 

Dalam visual itu tampak seorang yang mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan wajah di edit menjadi muka Gibran beserta adiknya, Kaesang Pangarep, Ketua KPK Firli Bahuri, anggota polisi, dan setumpuk uang.

“KPK tegas meminta kepada pihak-pihak tersebut untuk menghentikan aksinya menyebarkan informasi palsu,” kata Ali.

Baca juga: Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Jaksa tersebut menuturkan, pihaknya menyayangkan penggunaan perkembangan teknologi untuk membuat dan menyebarkan informasi hoaks yang kontraproduktif.

Menurut dia, informasi hoaks semacam ini bisa menjadi provokasi di tengah masyarakat yang sedang berupaya memberantas korupsi.

“Media digital bisa mengambil peran untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada khalayak luas,” ujar Ali.

Lebih lanjut, KPK mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan memilah informasi yang diterima, terlebih mengenai tugas-tugas KPK.

“Masyarakat juga bisa mengkonfirmasinya langsung ke KPK melalui call centre 198,” ujar Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com