Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsul Sani Goda Johan Budi soal Capres PDI-P : Kalau Ini Capresnya Ganjar, Saya Tahu...

Kompas.com - 17/01/2023, 17:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berseloroh bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bakal mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut tak sengaja disampaikan Arsul dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR bersama Gerakan Rakyat Anti Madat dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Selasa (17/1/2023).

Mulanya, Arsul meyakinkan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta bahwa jika ada peluang untuk memproses hukum pengelola Meikarta, bakal dibantu oleh politisi Golkar Supriansa.

Setelah itu, Arsul memamerkan rekan-rekannya yang hadir dalam RDPU tersebut.

Baca juga: Kode-kode Megawati di HUT PDI-P, Dukungan untuk Puan dan Sindiran ke Jokowi?

Dia menilai, rekan-rekannya yang hadir dalam rapat memiliki jabatan tak main-main di partai masing-masing.

"Apalagi baru datang Pak Dr Habiburokhman, ini enggak main-main ini, Pak, Waketum Partai Gerindra, calon presidennya Pak Prabowo yang jelas," ujar Arsul.

"Kalau ini (menunjuk Supriansa) Golkar, capresnya Pak Airlangga Hartarto, saya tahu," tambahnya.

Selanjutnya, tibalah Wakil Ketua Umum PPP ini menunjuk Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi.

Kata Arsul, partai politik tempat Johan Budi bernaung bakal mengusung salah seorang kader yang juga digadang sebagai bakal capres.

Baca juga: Redupnya Sinar Ganjar di HUT PDI-P, Tak Dihiraukan Megawati hingga Duduk Berimpitan dengan Kader Lain

"Kalau yang sebelah saya ini [menunjuk Anggota PDI-P Johan Budi, capresnya Pak Ganjar Pranowo, saya tahu, eh salah?" Arsul berseloroh.

Wakil Ketua MPR ini melanjutkan pembicaraannya pada fokus Meikarta.

Ia menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta akan ditindaklanjuti. Asalkan, jika mereka membawa dan melengkapi dokumen-dokumen hukum yang dianggap perlu.

"Atau kalau tidak mau repot dikirim PDF, WhatsApp kepada teman-teman di sekretariat Komisi III, sehingga kita bisa dalami soal itu," kata dia.

Perlu diketahui, perpolitikan nasional hingga kini terus mengalami dinamika di masing-masing partai.

Ada partai politik yang sudah membentuk koalisi, tetapi ada pula partai yang belum memutuskan.

Salah satu partai itu adalah PDI-P. Partai berlambang banteng moncong putih ini santer dikabarkan akan mengusung kader sendiri.

Suara mengerucut kepada dua kader PDI-P yang digadang bakal diumumkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yakni Ketua DPP Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Namun, diketahui bahwa Megawati belum mengumumkan siapa tokoh yang akan diusung PDI-P sebagai capres maupun cawapres untuk Pilpres 2024.

Sebelumnya juga sempat muncul dewan kolonel, barisan kader PDI-P yang mendukung pencalonan Puan. Johan Budi masuk salah satu anggotanya. Belakangan, kelompok ini mendapat teguran dari PDI-P yang menyatakan wewenang penentuan capres masih ada di benak Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Seluruh kader diminta menunggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com