Kosgoro Minta Pemerintah Selesaikan Konflik di Papua dengan Pendekatan Kesejahteraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kosgoro 1957 Dave Laksono meminta pemerintah menyelesaikan konflik di Papua, yang ditandai adanya gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan cara pendekatan kesejahteraan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat pegunungan dan terpencil di Bumi Cenderawasih itu.

"Khusus untuk KKB, pemerintah perlu menerapkan pendekatan kesejahteraan yang mengedepankan kearifan dan perspektif lokal untuk merangkul KKB," kata Dave dalam konferensi pers di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Daftar Pelanggaran HAM Berat di Papua

Hal tersebut disampaikan Dave dalam konferensi pers Kosgoro 1957: Refleksi Tahun 2022 dan Harapan Tahun 2023.

Di satu sisi, Anggota Komisi I DPR ini menyayangkan tindakan separatis KKB yang menimbulkan korban di Papua. 

Dalam catatannya, pada 2022 tindakan separatis ini, baik KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menewaskan 43 orang yang terdiri dari sipil, anak-anak, ibu hamil, dan anggota TNI/Polri.

Dave pun meminta agar pemerintah bertindak tegas terhadap gerakan separatis KKB karena dinilai telah mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Baca juga: Wapres Minta Aparat Tangkap KKB yang Berulah di Pegunungan Papua

Selain itu, Kosgoro 1957 juga menyatakan bahwa teror KKB dan OPM menjadi gangguan nyata terhadap stabilitas politik nasional.

"Oleh karena itu, PPK Kosgoro 1957 meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi kebijakan di Papua dan mengevaluasi alokasi anggaran otonomi khusus dan alokasi anggaran lainnya yang kurang terserap dan tidak mensejahterakan rakyat Papua," tutur Ketua DPP Partai Golkar ini.