Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Soal Kriteria Capres, Wapres: Partai Mestinya Sudah Paham

Kompas.com - 13/01/2023, 18:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpandangan, partai-partai politik sudah memiliki kriterianya sendiri mengenai calon presiden (capres) yang akan mereka usung pada Pemilihan Preisden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal ini ia sampaikan saat ditanya awak media mengenai kriteria capres di mata Ma'ruf Amin.

"Saya kira partai itu mestinya sudah pahamlah, mereka kan ingin menang calonnya tentu dia memilih calon yang kira-kira akan memperoleh simpati dari masyarakat. Pasti itu, saya yakin itu," kata Ma'ruf seusai menghadiri Ijtima Ulama Nusantara di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Ma'ruf mengingatkan, pencalonan presiden merupakan kewenangan partai politik dan gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam konstitusi sehingga ia tidak mau mencampuri hal itu.

Baca juga: Cak Imin Targetkan PKB Dapat Jatah Wapres Lagi pada 2024

Namun, ia menekankan bahwa pencalonan presiden oleh partai politik tetap harus mengikuti aturan main yang berlaku.

Ia melanjutkan, hingga kini memang belum ada calon presiden dan wakil presiden yang definitif untuk Pemilu 2024 karena dinamika politik masih terus berjalan.

"Cuma mereka (partai politik) kan sampai hari ini kan belum ada calon yang fiks, yang definitif, masih diayak," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Aparat Tangkap KKB yang Berulah di Pegunungan Papua

Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinannya maju pada Pilpres 2024 mendatang, ia mengaku sudah cukup tua untuk kembali berkontestasi.

"Saya ini sudah tua, umur saya ini kan sekarang sudah masuk hampir 80 (tahun), bulan Maret itu 80 (tahun) saya. Saya pikir sudah cukup tua lah," kata Ma'ruf.

Menurut dia, Pilpres 2024 mendatang merupakan giliran tokoh-tokoh yang jauh lebih muda dibandingkan dirinya untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

"Kita sudah harus memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, saya kira itu," ujar mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com