Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Anwar Ibrahim: Malaysia Cari Jalan Pertumbuhan IKN Beri Manfaat untuk Sabah dan Serawak

Kompas.com - 09/01/2023, 15:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan dukungannya atas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut PM Anwar, Malaysia akan ikut mencari jalan agar pertumbuhan IKN memberi manfaat, khususnya bagi wilayah Sabah dan Serawak.

"Rekan-rekan saya di Serawak dan Sabah memuji inisiatif (IKN) ini dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden memposisikan saya dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Serawak," ujar Anwar Ibrahim dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/1/2023).

"Jadi, kita ambil pendekatan yang positif itu mencari jalan supaya pertumbuhan IKN itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Serawak dan Sabah," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Sebut Sektor Swasta Malaysia Berminat Investasi di IKN

Oleh karena itu, PM Anwar Ibrahim menegaskan sikap terbuka atas pembangunan IKN.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Industri Malaysia juga menyepakati kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

"Kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia karena ada kepentingan Malaysia juga terutama di Sabah dan Serawak. Kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna," ujar Anwar.

Sebelum menggelar konferensi pers bersama, Anwar Ibrahim diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin pagi.

Baca juga: Jokowi-Anwar Ibrahim Bertemu, Sepakat Lawan Diskriminasi terhadap Sawit

Selain menanam pohon bersama, keduanya juga menyempatkan berkeliling Kebun Raya Bogor dengan menaiki mobil boogie dan berbincang santai.

Sementara itu, dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Malaysia punya hubungan sangat kokoh dengan Indonesia.

Jokowi juga menyambut baik minat para investor Malaysia untuk berinvestasi di IKN.

"11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MoU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, pengembangan industri baterai dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Malaysia Bukan Hanya Tetangga Dekat Indonesia

Dalam pertemuan kedua negara pada Senin, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menseneg Pratikno.

Sementara itu, PM Malaysia didampingi sejumlah pejabat antara lain Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz, serta Menteri Besar Selangor Amirudin Shari.

Baca juga: Jokowi Sopiri Anwar Ibrahim Keliling Kebun Raya Bogor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com