Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soliditas 8 Parpol Jadi Salah Satu Kunci Gagalkan Upaya Pemilu dengan Proporsional Tertutup

Kompas.com - 09/01/2023, 09:44 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai soliditas 8 partai politik (parpol) Parlemen menjadi salah satu kunci menggagalkan pemilu dengan proporsional tertutup.

“Sikap penolakan 8 fraksi ini tentu bisa menghadirkan tekanan politik atau public pressure terhadap operasi politik-hukum yang berjalan,” ujar Umam pada Kompas.com, Senin (9/1/2023).

Menurutnya, saat ini gugatan uji materi yang ditempuh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional terbuka merupakan upaya pengambilalihan kontrol kekuasaan nasional pada sejumlah pihak yang paling murah, mudah, dan efektif.

Di sisi lain, lebih banyak parpol yang dirugikan dengan sistem proporsional tertutup.

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup: Demokrasi Jangan Mundur!

“Sistem kekuasaan yang semakin sentralistik, mudah dikooptasi oleh elit parpol tertentu,” sebut dia.

“Akan memaksa caleg-caleg dengan logistik dan jaringan kuat untuk masuk ke partai-partai yang sentralistik, dan memiliki partai ID yang kuat,” katanya.

Umam mengatakan, parpol yang paling diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup adalah PDI-P.

“Dalam konteks ini, pemberlakuan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan PDI-P selaku partai yang memiliki party ID yang lebih besar,” ujarnya.

Baca juga: Di Depan SBY dan Kader Partai, AHY Tegaskan Demokrat Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Terakhir, Umam mengatakan bahwa pemilu proporsional tertutup justru kontraproduktif dengan semangat reformasi.

Pasalnya, sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2004 membuat masyarakat punya banyak pilihan untuk mendukung figur yang dinilai mewakili aspirasinya.

Konstituen tidak hanya memilih sebuah parpol dan membiarkan parpol menentukan siapa kader yang dipilih untuk menduduki kursi Parlemen.

“Di sisi lain, jika praktik money politics menjadi concern utama pengembalian sistem proporsional tertutup, maka sistem itu justru akan mengokohkan kooptasi oligarki dan hegemoni politik,” katanya.

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Mahfud MD: Silakan Saja, Pemerintah Tak Boleh Bersikap

Umam kemudian berharap 8 parpol baik koalisi maupun oposisi pemerintah tetap terjaga untuk mendukung proporsional terbuka.

“Namun, jika komitmen politik 8 partai ini tidak solid, mudah dipecah, dan digembosi, maka kesepakatan Dharmawangsa bisa gagal total,” ujarnya.

Diketahui, saat ini MK tengah memproses gugatan uji materi soal pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com