Lama Masa Penahanan Tersangka

KOMPAS.com – Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik kepolisian dan penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka terkait perkara yang menjeratnya.

Aturan mengenai penahanan tersangka tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lantas, berapa lama masa penahanan tersangka?

Baca juga: Apakah Tersangka Harus Ditahan?

Lama penahanan tersangka

KUHAP mengatur secara tegas lama waktu penahanan tersangka. Untuk tingkat penyidikan dan penuntutan, ketentuan waktu penahanan tersangka diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Pada tingkat penyidikan di kepolisian, lama penahanan tersangka adalah 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari.

Sementara itu, untuk tingkat penuntutan di kejaksaan, lama penahanan tersangka adalah 20 hari, yang dapat diperpanjang maksimal 30 hari.

Ketentuan penahanan ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Tak hanya itu, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang lebih dari masa penahanan yang telah ditentukan oleh Pasal 24 dan 25 KUHAP.

Penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

• tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
• perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Adapun masa perpanjangan penahanan tersangka tersebut diberikan untuk paling lama 30 hari dan jika masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi maksimal 30 hari.

Baca juga: Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Syarat penahanan tersangka

Mengacu pada KUHAP, penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan dalam hal:

• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan, atau
• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Selain itu, penahanan juga dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam pidana lima tahun penjara atau lebih.

Tak hanya itu, menurut Pasal 21 KUHAP, penahanan tersangka dapat pula dilakukan terhadap:

• tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 Ayat 1, Pasal 351 Ayat 1, Pasal 353 Ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 Ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Referensi:

• Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana