Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Akui Ditugaskan Megawati Temui Presiden di Istana, Isi Pembicaraan Dirahasiakan

Kompas.com - 04/01/2023, 06:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya ditugaskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan itu dilakukan kemarin, Senin (2/1/2023) sekitar pukul 14.30 WIB, di Istana Negara.

Penugasan Hasto dalam rangka mengundang Presiden Jokowi menghadiri pembukaan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI-P pada 10 Januari 2023.

"Kami sampaikan sekaligus mengundang Bapak Presiden Jokowi, karena nanti ada dua agenda pada tanggal 10 Januari. Yang pertama outdoor bersama dengan Satgas PDI-P dan Baguna yang sudah terbentuk sebesar satu batalion. Kemudian, dilanjutkan dengan indoor," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Baca juga: Kala Nasdem Meradang Usai PDI-P Minta Jokowi Evaluasi 2 Menterinya...

Namun, Hasto enggan mengungkapkan isi pembicaraan lainnya dengan Jokowi saat ditanya oleh awak media terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet.

"Ya, rahasia, namanya ditugaskan. Kan kita ketemu dengan Presiden Jokowi kan sifatnya very very strictly confidential," ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto kembali menegaskan bahwa ranah perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Namun, menurut Hasto, Presiden akan berbicara dengan partai politik pendukungnya, sebelum melakukan perombakan kabinet.

Baca juga: Perayaan HUT Ke-50 PDI-P Digelar 10 Januari-31 Mei, Turut Undang Jokowi

Pembicaraan itu, kata Hasto, termasuk dengan petinggi partai politik (parpol) pendukung Jokowi.

"Khususnya dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga itu bukan ranah kami. Itu ranah pemimpin tertinggi dari PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.

Untuk diketahui, peringatan HUT ke-50 PDI-P akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca juga: Soal Kemungkinan Pengumuman Capres-Cawapres saat HUT ke-50 PDI-P, Bambang Pacul: Mungkin, tapi Rasanya Kecil

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com