Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Minta PDI-P Tak Gaduh soal Reshuffle, Hasto Kristiyanto: Kami Terima Sarannya

Kompas.com - 03/01/2023, 19:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi santai pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang meminta PDI-P tidak membuat gaduh terkait isu perombakan kabinet awal tahun.

"Ya, kita terima sarannya. Yang jelas, kita tidak pernah membikin gaduh," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Hasto mengatakan, PDI-P mengedepankan etika politik.

Prinsip tersebut, menurut dia, juga dipegang PDI-P ketika menanggapi isu reshuffle.

Baca juga: Gerindra Merasa Tak Perlu Ikut Campur Terkait Isu Reshuffle

PDI-P menghormati apa pun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perombakan kabinet.

"Tetapi reshuffle kan menjadi hak prerogratif presiden. Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Nasdem meminta PDI-P tak membuat gaduh suasana politik nasional di awal tahun.

Apalagi, menurut Ali, membuat isu yang memunculkan adu domba antara Nasdem dan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Ali ketika ditanya mengenai isu reshuffle awal tahun, khususnya soal elite PDI-P meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem.

"Supaya tidak gaduh begitu. Jadinya, jangan mengadu presiden dengan Nasdem karena, kita ini kan, Nasdem dengan presiden enggak ada hal yang luar biasa," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Baca juga: Saat Jokowi Tiga Kali Tak Membantah Kabar Reshuffle pada 2023...

Menurut dia, sejumlah keputusan Nasdem selama ini selalu mendukung kebijakan pemerintah.

Meskipun, kata Ali, keputusan itu kerap membuat Nasdem harus menerima konsekuensi.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR ini menyarankan semua pihak tenang dalam menyikapi situasi yang ada, yakni dengan tidak perlu melontarkan pernyataan provokatif atau konspiratif di publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com