Stabilitas Politik 2023 dalam Bingkai Pertumbuhan Kesejahteraan

PEMILIHAN legislatif dan presiden 2024 masih jauh. Namun, media massa dan media sosial di Indonesia sudah mulai beralih dari masalah pandemi Covid-19 ke topik politik.

Di perkirakan topik ini akan benar-benar mendominasi media nasional dan media sosial di tahun 2023. Terutama menjelang pendaftaran calon presiden pada Oktober 2023.

Mengapa demikian? Alasannya sederhana, karena Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat tidak dapat bersaing lagi dalam pemilihan presiden yang akan datang, karena sudah menjabat selama dua periode.

Itu menyiratkan bahwa – setelah sepuluh tahun – Indonesia akan melihat seorang pemimpin baru. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan ketidakpastian karena bukan tidak mungkin seorang pemimpin baru akan mengambil pendekatan baru.

Kehadiran pemimpin baru dengan pendekatan berbeda berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik, terutama karena Indonesia adalah negara demokrasi yang muda dan sangat beragam.

Salah satu yang sangat berbeda dari pendekatan yang digunakan pendahulunya, mungkin terkait dengan arah kebijakan. Misalnya, soal pembangunan infrastruktur atau hubungan luar negeri.

Kondisi politik kawasan Asean

Situasi politik Indonesia tahun 2023 memang tak sepenuhnya ditentukan oleh apa yang berkembang di dalam negeri, melainkan juga oleh kondisi politik kawasan Association of Southeast Asian Nations (Asean).

Pada 2023 Indonesia memegang kembali keketuaan Asean, meneruskan estafet yang sebelumnya dipegang oleh Kamboja. Keketuaan Indonesia ini merupakan kali keempat, setelah menjabat sebagai Ketua Asean pada tahun 1973, 2003, dan 2011.

Tugas ini tak mudah karena selama 2022 bukanlah tahun panji demokrasi di Asean. Sebab, sebagaimana diketahui, selama dua dekade terakhir, kawasan ini telah ditandai oleh kemunduran demokrasi yang ekstrem.

Junta Militer Myanmar, misalnya, tetap berkuasa di negara yang menjadi gelap gulita demokrasi, dan menjadi negara yang gagal dalam praktik demokrasi.

Junta telah menggunakan kebrutalan dan mengabaikan semua pandangan global dengan memenjarakan mantan duta besar Inggris, mengeksekusi empat aktivis, dan menjatuhkan hukuman penjara yang lama dan hukuman kerja paksa kepada Aung San Suu Kyi.

Sementara itu Presiden Filipina, periode 2016-2022, Rodrigo Duterte terus melakukan dan mengawasi dengan keras media dan masyarakat sipil, serta melakukan perang narkoba yang brutal, hingga akhir masa jabatannya pada Juni 2022 lalu.

Hanya ada sedikit bukti bahwa presiden baru Ferdinand Marcos Jr akan lebih demokratis dibandingkan Duterte.

Dia melanjutkan tindakan keras Duterte terhadap media dan masyarakat sipil — aktivis terkemuka Walden Bello ditangkap tak lama setelah pelantikan Marcos Jr — dan melindungi Duterte dari penyelidikan apa pun atas pelanggaran hak asasi besar-besaran mantan presiden itu. Pemimpin oposisi terkemuka Senator Leila de Lima tetap dipenjara.

Di bagian lain, koalisi parlementer pro-militer Thailand tetap berkuasa karena pemilu 2019 yang cacat. Di negeri ini berlaku pelarangan partai oposisi, dan fakta bahwa hakim Thailand terikat pada militer dan sekutunya.