Panglima TNI Yudo Sebut Belum Diminta Jokowi Berikan Usulan Nama KSAL

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku belum diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan usulan nama pengganti Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

Saat ini, Yudo Margono diketahui menjabat sebagai Panglima TNI merangkap KSAL.

"Enggak, enggak diminta. Belum diminta sampai sekarang. Belum. Belum ada permintaan, kan belum mengusulkan," kata Yudo usai exit briefing di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/12/2022).

Kemudian, Yudo Margono kembali menegaskan bahwa pemilihan KSAL merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu hak prerogatif Pak Presiden. Yang jelas kan dari AL (KSAL selanjutnya)," kata Yudo.

Baca juga: Ingin KSAL Baru segera Dilantik, Panglima TNI Yudo: HP Saya Pecah Ini Terima Laporan Banyak Sekali

Namun, di sisi lain, Yudo Margono ingin KSAL yang baru segera ditetapkan.

"Mudah-mudahan KSAL yang baru segera ditetapkan dan dilantik, karena begitu saya merangkap jabatan ini tidak mudah," ujarnya.

"Karena dengan posisi sekarang ini, MC pun bingung 'Panglima TNI selaku KSAL', gimana gitu. Nanti bingung lho," kata Yudo lagi.

Diketahui, Yudo Margono resmi menjabat sebagai Panglima TNI hari ini setelah Jenderal Andika Perkasa menyerahkan jabatan tersebut kepadanya.

Baca juga: Sebut Kriteria Pengganti Yudo sebagai KSAL, ISESS: Pernah Jabat Komandan Kapal dan Pangkoarmada

Acara serah terima jabatan itu dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022), yang ditandai dengan penyerahan bendera Tri Dharma Eka Karma sebagai lambang komando.

Keduanya juga menandatangani surat terima jabatan Panglima TNI.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 91/TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Baca juga: Ditanya Siapa Penggantinya sebagai KSAL, Yudo Margono: Kewenangan Presiden