Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemilu itu Seringnya Panas karena "Dikipasi" Medsos

Kompas.com - 17/12/2022, 18:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, salah satu problem dalam pemilihan umum (pemilu) adalah isu-isu yang mengemuka di media sosial (medsos).

Presiden menyebutkan, medsos berperan selayaknya kipas yang membuat isu menjadi memanas.

"Memang problemnya sering dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pemilu 2024 yang diadakan di Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

"Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isunya? Medsos pasti, udah enggak ada yang lain," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Pemilu 2024 Akan Jadi Pesta Demokrasi Terbesar dalam Sejarah, Hati-hati, Mungkin Berat...

Oleh karenanya, Jokowi menekankan bahwa salah satu faktor yang mendorong kerawanan dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah soal politik identitas, politik suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) yang mengemuka di medsos.

Sehingga, dia pun mengapresiasi inisiatif Bawaslu untuk melakukan pengawasan di medsos selama Pemilu Serentak 2024.

"Saya senang tadi Pak Rahmat Bagja, Pak Ketua KPU mengatakan bahwa akan ada pengawasan medsos ada polisi sibernya disitu," katanya.

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam, jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Enggak usah ragu-ragu segera peringatkan, panggil, pasti grogi (peserta pemilu)," tegasnya.

Baca juga: Cerita Jokowi Pernah Dipanggil Bawaslu DKI: Saya Takut Betul saat Itu...

Meski demikian, Jokowi mengingatkan Bawaslu dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuat aturan yang jelas dalam penegakan pemilu.

Aturan-aturan dalam tahapan pemilu menurutnya harus jelas, rinci dan tidak multitafsir.

"Aturannya jangan banyak tafsir, apasih, buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh Gedok-nya itu jelas, ini salah, dok, udah," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com